Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 143

Judul               Aturan Pesangon dalam UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja dan
                                    Pengusaha
                Nama Media          indopos.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://indopos.co.id/read/2020/12/25/269894/aturan-pesangon-
                                    dalam-uu-cipta-kerja-untungkan-pekerja-dan-pengusaha/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-12-25 10:59:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - M. Harun (Dosen Hukum Pidana FSH UIN Walisongo Semarang) Kurang lebih ada 68
              pasal tentang ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, bahkan ada formulasi baru yang diselipkan
              pada beberapa pasal

              negative - M. Harun (Dosen Hukum Pidana FSH UIN Walisongo Semarang) Dalam pasal-pasal
              yang dihapus, diubah dan disisipkan itu tentu ada pihak-pihak yang sama-sama diuntungkan,
              yakni pihak pengusaha dan pihak pekerja. Tapi di sisi lain, ada pihak yang diuntungkan ataupun
              ada pihak yang dirugikan, baik pekerja ataupun sebagian kecil pengusaha

              negative - M. Harun (Dosen Hukum Pidana FSH UIN Walisongo Semarang) Perbandingan UU
              Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tentang uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja
              ternyata tidak ada kelompok yang dirugikan atau sama-sama diuntungkan

              negative - M. Harun (Dosen Hukum Pidana FSH UIN Walisongo Semarang) Karena wilayah UU
              Cipta Kerja adalah hukum pidana khusus, maka subyek hukum pidana itu berupa orang per
              orangan dan perkumpulan atau badan hukum, atau korporasi

              negative - M. Harun (Dosen Hukum Pidana FSH UIN Walisongo Semarang) Khususnya terkait
              kluster ketenagakerjaan, walaupun diformulasikan dengan frasa 'Barang siapa', tapi itu tetap
              merujuk pada dua subyek hukum. Yaitu, orang per orangan atau manusia dan badan hukum
              atau korporasi dan perkumpulan

              negative - M. Harun (Dosen Hukum Pidana FSH UIN Walisongo Semarang) Teori identifikasi ini
              penitikberatannya pada bagaimana pertanggunjawaban pidana itu baru bisa dibebankan pada
              korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang diidentifikasi sebagai
              directing mind atau otak langsung yang menjalankan seluruh aktivitas korporasi








                                                           142
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148