Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 144
Ringkasan
Bab IV Ketenagakerjaan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja mengubah,
menghapus dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam UU no.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
ATURAN PESANGON DALAM UU CIPTA KERJA UNTUNGKAN PEKERJA DAN
PENGUSAHA
Bab IV Ketenagakerjaan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja mengubah,
menghapus dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam UU no.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kurang lebih ada 68 pasal tentang ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, bahkan ada formulasi
baru yang diselipkan pada beberapa pasal," beber M. Harun dalam seminar daring bertajuk
Pertanggungjawaban Pidana dalam UU Cipta Kerja, pada Rabu (23/12/2020), yang
diselenggarakan Centre of Law and Constitution Studies (CLC-Studies) UIN Walisongo Semarang
dan Pusat Pengabdian untuk Masyarakat (PPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang tersebut menyimpukan
berdasarkan kajiannya, pengaturan baru tersebut akan berimplikasi pada pengusaha ataupun
pekerja. Ada pasal-pasal yang sama-sama menguntungkan dan ada juga pasal-pasal yang lebih
menguntungkan salah satu pihak, baik pengusaha ataupun pekerja.
"Dalam pasal-pasal yang dihapus, diubah dan disisipkan itu tentu ada pihak-pihak yang sama-
sama diuntungkan, yakni pihak pengusaha dan pihak pekerja. Tapi di sisi lain, ada pihak yang
diuntungkan ataupun ada pihak yang dirugikan, baik pekerja ataupun sebagian kecil pengusaha,"
jelas Harun.
Ia mencontohkan pengaturan baru yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, yakni
pasal 156 ayat (2) UU Cipta Kerja yang mengatur besaran uang pesangon dan ayat (3) mengatur
besaran uang penghargaan masa kerja.
"Perbandingan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tentang uang pesangon dan uang
penghargaan masa kerja ternyata tidak ada kelompok yang dirugikan atau sama-sama
diuntungkan," ungkap Dosen Hukum Pidana FSH UIN Walisongo Semarang itu.
Sebagai informasi, yang membedakan ketentuan pesangon dalam UU Cipta Kerja dengan UU
Ketenagakerjaan salah satunya adalah perubahan atas pasal 185. Jika dalam UU sebelumnya
tidak diatur sanksi pidana bagi pelanggar pembayaran pesangon, maka UU Cipta Kerja
menambahkan pelanggar ketentuan pesangon (156 ayat 2) di dalam pasal 185 UU Cipta Kerja
tersebut.
Dengan demikian, bagi pelanggar Pasal 156 ayat 2 yang mengatur besaran uang pesangon yang
wajib diberikan kepada pekerja, maka ia terancam sanksi pidana penjara paling singkat satu
tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak
400 juta.
Soal pertanggungjawaban tindak pidana, Harun melihat wilayah UU Cipta Kerja adalah hukum
pidana khusus. "Karena wilayah UU Cipta Kerja adalah hukum pidana khusus, maka subyek
hukum pidana itu berupa orang per orangan dan perkumpulan atau badan hukum, atau
korporasi," terangnya.
143
