Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

PERKUMPULAN PENGUSAHA TEKSTIL TEMUI AHMAD BASARAH

JAKARTA -- Dampak sosial ekonomi Covid-19 serta tingginya Upah Minimum Kabupaten telah
mengancam tutupnya ratusan perusahan tekstil yang berakibat akan terjadinya PHK massal.
Mengantisipasi hal itu, Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil yang diketuai Chang Ahn Sub
menemui Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah di kantornya, Kamis (24/12).

Juru bicara Perkumpulan Pengusaha Tekstil itu, Sariat Arifia, mengungkapkan pihaknya sangat
mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menetapkan UU Cipta Kerja dalam rangka
menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. "Namun dalam realitasnya para pengusaha
yang tergabung dalam asosiasi perkumpulan pengusaha produk tekstil Jawa Barat terancam
gulung tikar dan pekerja terancam PHK massal dalam waktu dekat ini, di karenakan penetapan
pengupahan di luar kemampuan dan kepantasan," ujar Sariat, seperti dalam siaran pers.

Lebih lanjut Sariat menambahkan, sebagai contoh, sepanjang tahun 2019 saja telah terjadi
penutupan puluhan pabrik garmen dengan jumlah pekerja yang di PHK kurang lebih 25 ribuan
karyawan di Kabupaten Bogor dan Purwakarta. "Apabila tidak dilakukan langkah penyelamatan
yang serius, maka tahun 2021 banyak perusahaan yang akan melakukan penutupan pabrik.
Dalam hal ini asosiasi, merasakan ketidak adilan dan diskriminasi dalam penetapan kebijakan
pengupahan," urai Sariat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor dari unsur Apindo, Dessy
menyampaikan kekecewaannya dengan penetapan upah minimum kabupaten yang tidak
berdasarkan kesepakatan tiga unsur. Yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. "Hal ini sangat
merusak keberlangsungan kehidupan perusahaan dan berisiko tinggi akan terjadinya PHK massal
yang merugikan karyawan sendiri," terangnya Dessy menambahkan, sebenarnya para pekerja
ini intinya mau bekerja dan tidak menginginkan pabrik tempat mereka bekerja tutup. Apalagi
pengangguran di Jawa Barat sangat tinggi. "Untuk pengangguran di Kabupaten Bogor sudah
saja mencapai 14,26 persen," terangnya lagi.

Ditambahkan oleh Ketua dewan pengupahan asosiasi lembaga ini, Yan Mei bahwa saat ini
pengusaha dan para pekerja yang bekerja di perusahaanlah yang benar benar mengetahui
kondisi perusahaan kami masing-masing. "Belum tentu pihak2 yang mengatasnamakan asosiasi
pekerja benar-benar memahami keinginan dan kebutuhan pekerja," ujar Mei.

"Kami betul-betul mengharapkan bantuan Pimpinan MPR agar masalah ini bisa disampaikan dan
diketahui serta menjadi perhatiaan pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Jokowi yang
memang sedang gencar mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja
di Indonesia," ujar Mei.

141