Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 147
ANGGOTA DPR: IMPLEMENTASI UU CIPTAKER HARUS DIKAWAL BERSAMA
Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai implementasi UU No 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Ciptaker) harus dikawal bersama sehingga dapat mempercepat arus
investasi ke dalam negeri.
Menurut Guspardi, melalui kemudahan perizinan dan revisi pada beberapa aturan dalam UU akan
membuat semakin menariknya investasi dilakukan di Indonesia.
"Saat ini, modal untuk berinvestasi di Indonesia masih mahal, namun hasilnya sedikit. Birokrasi
yang tidak efisien, biaya logistik yang tinggi, pengadaan lahan yang rumit, serta regulasi yang
tumpang tindih menjadi halangan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia," kata Guspardi
dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakan Guspardi dalam webinar bertajuk "Polemik Penerapan UU Cipta Kerja" yang di
selenggarakan Pasca Sarjana Uhamka, Kamis (24/12). Guspardi pun tidak menampik jika UU
"sapu jagat" Ciptaker memiliki kelemahan namun nilai positif dari Ciptaker juga tidak sedikit.
Dia menilai ada banyak kemudahan-kemudahan untuk dunia bisnis, termasuk untuk UMKM di
dalamnya, seperti legalitas usaha yang dulu sulit didapat sekarang akan dipermudah dan
disederhanakan serta pemberian sertifikat halal gratis dari pemerintah kepada UMKM dan
berbagai kemudahan lainnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu juga menjelaskan terkait persoalan yang menjadi polemik dalam
penerapan UU Ciptaker, seperti pemangkasan kewenangan daerah yaitu pemerintah
provinsi/kabupaten/kota.
"Tentang apa yang diinterpretasi sebagai pemangkasan kewenangan daerah, saya pikir itu
sebenarnya adalah upaya penyelarasan pusat dan daerah. Jadi, nanti pemerintah melalui PP
akan mendelegasikan kewenangan kepada provinsi/kabupaten/kota," ujarnya.
Politisi PAN itu juga menjelaskan berdasarkan data dari International Finance Corporation (IFC)
pada tahun 2019 Indonesia masih menempati peringkat 73 dari 180 negara Ease of Doing
Business (EODB ) atau kemudahan berusaha.
Dia menilai, melalui penerapan UU Ciptaker, ditargetkan Indonesia dapat meningkatkan menjadi
40 dunia setelah diterapkan UU Cipta kerja ini.
"Strategi perbaikan EODB akan dilakukan melalui komitmen pemerintah dalam perbaikan
peringkat seluruh indikator, pengawalan implementasi perbaikan kemudahan berusaha, serta
sosialisasi dan diseminasi kebijakan," katanya.
Guspardi menilai, pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan perekonomian dunia, pertumbuhan
ekonomi global mengalami penurunan pada TW II 2020.
Dampak negatif pada perekonomian indonesia, pertumbuhan ekonomi indonesia pada Q3 turun
sebesar 3,49 persen, selanjutnya, FDI Global turun 49 persen sepanjang Semester I 2020, dan
realisasi PMA di Indonesia pada Januari-September turun 5,1 persen.
"Untuk itu diperlukan berbagai masukan dari berbagai elemen bangsa untuk menyikapi secara
kritis terkait polemik penerapan UU model Omnibuslaw yang telah disahkan pemerintah dan DPR
itu," ujarnya.
Dia mendorong agar sikap kritis tersebut diwujudkan dalam kajian yang matang untuk dijadikan
sebagai rekomendasi terhadap pemerintah agar Ciptaker bisa diterapkan dengan baik sehingga
kehadiran UU tersebut benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
146
