Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 160
Manajemen Pelaksana Program Prakerja sendiri telah memiliki data yang detail terkait jenis
pelatihan yang banyak diminati peserta selama masa pandemi.
Menurut Yose, dari hasil pemetaan tersebut, Manajemen Pelaksana mestinya bisa menentukan
apa saja program pelatihan yang memang efektif untuk dilanjutkan lewat metode online dan
praktek fisik.
Namun demikian, program pelatihan tatap muka memang membutuhkan biaya lebih tinggi.
Pasalnya, pelatihan memerlukan tempat praktek, tutor untuk mendampingi peserta, dan biaya
yang harus dikeluarkan peserta pelatihan seperti ongkos transportasi.
"Jika pemetaan ini diterapkan, tentu anggarannya bisa lebih efektif dan efisien, mana yang untuk
pelatihan online dan offline," katanya.
Yose mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tak bisa dituntaskan hanya dengan
Program Kartu Prakerja.
"Program Kartu Prakerja ini hanya satu bagian kecil. Perlu adanya peningkatan kualitas dari
sistem Pendidikan kita," ujar dia.
Ia menambahkan, Program Kartu Prakerja harus menjadi bagian dari life-long learning. Oleh
karena itu, harus ada upskilling dan reskilling pekerja secara berkala lewat Program Kartu
Prakerja.
Pemerintah juga tak boleh menutup mata bahwa 80 persen penerima Kartu Prakerja adalah
orang-orang yang berpendidikan SMA ke atas.
Oleh karenanya, materi yang ditawarkan sebaiknya sesuai dengan segmen pekerja tersebut yang
memang membutuhkan skill lebih tinggi. Tak boleh dilupakan, segmen tersebut hanya sekitar
10 persen dari total tenaga kerja Indonesia.
Artinya, pemerintah perlu menyiapkan program lain untuk menyasar pekerja yang berpendidikan
rendah. Misalnya, program kejar paket yang berfungsi meningkatkan pengetahuan dasar.
"Susah kalau pemerintah hanya mengandalkan Program Kartu Prakerja untuk menyelesaikan
seluruh persoalan keterampilan tenaga kerja kita, karena memang basic skill masih rendah,"
tutur Yose.
Untuk itu, pemerintah perlu menggandeng berbagai pihak dalam menuntaskan persoalan tenaga
kerja. CSIS sendiri sepakat bahwa swasta harus dilibatkan dalam mendongkrak kualitas tenaga
kerja Indonesia.
Dinamisnya kebutuhan pasar kerja harus segera direspon dengan keterampilan yang sesuai agar
tidak terjadi lagi mismatch. Ia optimistis mitra swasta mampu memenuhi materi pelatihan yang
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
"Kartu Prakerja ini bagusnya karena ada provider swasta yang memberikan jasa pelatihan. Kalau
semua dipegang pemerintah, tidak akan tercapai," papar Yose.
Ia menegaskan, Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang melibatkan
platform digital, dan menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan pelatihan tenaga kerja yang
sudah ada.
Metode online juga memungkinkan jumlah peserta yang berpartisipasi mencapai sekitar 5,6 juta
orang.
159
