Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

Ketidaksiapan menghadapi perubahan akan menghasilkan kesenjangan sosial-eko-nomi yang
semakin parah. Pekerja yang minim pendidikan dan keterampilan bisa kalah diterjang disrupsi.
Padahal, kebanyakan dari mereka sudah menjadi korban pertama dari resesi dan pandemi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui pemerintah memiliki
pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pekerja. Salah satu program
prioritas pada 2021 adalah mewujudkan transformasi kelembagaan dan infrastruktur Balai
Latihan Kerja (BLK).

"Kalau kita bisa memfungsikan BLK, kita akan memiliki SDM yang siap tempur dalam segala
situasi, terutama merespons pekerjaan di masa depan," kata Anwar.

Program Kartu Prakerja sebenarnya bisa jadi instrumen efektif. Namun, pemerintah harus
berbenah secara komprehensif, antara lain pengelolaan yang lebih transparan serta tepat
sasaran dan tepat guna.

Hak dan perlindungan

Hakikat ekonomi dan bekerja adalah ikhtiar menyambung hidup. Tenaga kerja bukan komoditas
yang harganya bisa ditakar dengan indikator produktivitas dan daya saing, melainkan manusia
dengan hak hidup layak yang harus dipenuhi.

Tahun 2020 jadi saksi bisu perubahan regulasi besar sektor ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja
yang semula diperkirakan akan dibahas dalam waktu lama disahkan dalam hitungan bulan.
Tahun depan, implikasi pa-sal-pasal ketenagakerjaan di UU" sapu jagat itu berlaku di tengah
kritik dan unjuk rasa berbagai elemen masyarakat.

Indonesia diharapkan tidak mengambil langkah mundur di tengah tren global yang
mengedepankan perlindungan hak pekerja. WEF dalam Indeks Daya Saing Global 2020
mengingatkan, upaya meningkatkan daya saing SDM dan memulihkan ekonomi pasca-Covid-19
harus diikuti kebijakan melindungi masyarakat pekerja.

Adapun ILO dalam Global Wage Report 2020 menegaskan, kebijakan upah yang adil dan
melindungi pekerja di tengah pandemi merupakan hal penting. Sebab, selain menjamin hidup
layak bagi pekerja di tengah krisis, kebijakan upah yang adil juga bisa membantu pemulihan
ekonomi negara yang bergantung pada daya beli dan konsumsi masyarakat.

Pandemi menjadi kesempatan memperbaiki diri dan melangkah maju. Upaya memajukan kualitas
dan daya saing harus beriringan dengan jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Dengan cara itu, tantangan disrupsi yang tiba terlalu dini dapat dihadapi dengan manusiawi dan
percaya diri. (AGNES THEODORA)

98