Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

Judul UU Cipta Kerja Kuatkan Sistem Pesangon
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg10
Jurnalis E-2
Tanggal 2020-12-28 04:08:00
Ukuran 250x144mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 76.500.000

News Value Rp 229.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Piter Abdullah Redjalam (Research Director of CORE Indonesia) Di UU Cipta Kerja,
soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar. Itu pasti karena klausulnya tidak
lagi menjadi perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia membayar hak pekerja
sebagaimana tercantum dalam UU, bisa terkena pidana dan bisa dipidanakan

neutral - Piter Abdullah Redjalam (Research Director of CORE Indonesia) Artinya, negara ada di
depan para pekerja, melindungi pekerja, berhadapan dengan para pengusaha. Pemerintah
memberikan perhatian khusus kepada para pekerja yang terkena dampak PHK agar
mendapatkan hak-haknya berupa pesangon dari perusahaan dan lembaga terkait

neutral - Arry Bainus (Guru Besar Studi Keamanan Departemen Hubungan Internasional Fisip
Unpad) Bagi Indonesia sendiri terdapat berbagai peluang dan tantangan dengan politik global
sebagai implementasi dari UU Cipta kerja, khususnya dalam bidang investasi dan perdagangan
internasional yang semakin dipermudah

Ringkasan

LEMBAGA kajian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebut kepastian
pesangon bagi pekerja lebih terjamin dalam UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.
"Di UU Cipta Kerja, soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar. Itu pasti
karena klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia
membayar hak pekerja sebagaimana tercantum dalam UU, bisa terkena pidana dan bisa
dipidanakan," kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/12).

100