Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

UU CIPTA KERJA KUATKAN SISTEM PESANGON

Pengusaha yang tak membayarkan pesangon karyawan yang terkena PHK dapat diancam pasal
pidana, bukan lagi perdata seperti yang diatur UU Ketenagakerjaan. LEMBAGA kajian ekonomi
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebut kepastian pesangon bagi pekerja
lebih terjamin dalam UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Di UU Cipta Kerja, soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar. Itu pasti
karena klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana. Kalau perusahaan tidak bersedia
membayar hak pekerja sebagaimana tercantum dalam UU, bisa terkena pidana dan bisa
dipidanakan," kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/12).

Di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, sambung Piter, perusahaan yang tidak membayar
pesangon pekerja hanya bisa dituntut secara perdata. Kalau perdata, prosesnya akan panjang
dan beban yang timbul dari persoalan tersebut ada di pekerja.
Ironisnya, kalau perusahaannya tetap tidak membayar maka akan dilakukan penuntutan secara
perdata dan biayanya dibebankan kepada pihak penuntut atau pekerja. Sebaliknya di UU No
11/2020, pengusaha yang tidak bersedia membayar pesangon bisa kena tuntutan pidana dan
pengusaha akan berhadapan dengan negara.
"Artinya, negara ada di depan para pekerja, melindungi pekerja, berhadapan dengan para
pengusaha. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pekerja yang terkena
dampak PHK agar mendapatkan hak-haknya berupa pesangon dari perusahaan dan lembaga
terkait," terangnya.

Piter memastikan UU Cipta Kerja menjadi angin segar bagi para pekerja karena mampu menjadi
solusi dari persoalan pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK. Dengan demikian. aturan ini
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apa pun yang terdampak
PHK.

Jumlah pengalian pesangonnya memang lebih kecil (dari 32 kali gaji jadi 25 kali gaji), tapi aturan
yang baru lebih pasti dalam melindungi hak pekerja.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Ke-menaker) pada 2019 menyebutkan hanya 27%
pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003.
Sisanya, 73%, tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan. Alasan perusahaan beragam, dari mengaku pailit sehingga tak sanggup
membayar pesangon sampai pekerja mengundurkan diri.

Bahkan, laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018
menyatakan 66% pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan, 27% pekerja
menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima, dan 7% pekerja yang menerima
pesangon sesuai dengan ketentuan.

Perdagangan internasional

Di kesempatan terpisah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran
Bandung, Profesor Arry Bainus, menilai UU No 11/2020 dapat memberikan akses serta
mendorong kemudahan bagi perdagangan internasional. "Bagi Indonesia sendiri terdapat
berbagai peluang dan tantangan dengan politik global sebagai implementasi dari UU Cipta kerja,
khususnya dalam bidang investasi dan perdagangan internasional yang semakin dipermudah,"
ujar Arry dalam keterangan tertulisnya.

(Ant/E-2)

101