Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 177
Oleh karena itu, KSBI menuntut dua hal terkait keberadaan UU Cipta Kerja.
"Pertama menolak pengasahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan kedua, mendesak
Presiden Jokowi menerbitkan PERPU pembatalan UU Cipta Kerja," tandasnya.
Penjelasan Pemerintah soal UU Cipta Kerja Pemerintah Indonesia memberikan bantahannya
terhadap keberadaan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut hanya
menguntungkan segelintir orang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam), Mahfud MD pascaterjadinya aksi penolakan UU tersebut di sejumlah daerah.
Mahfud menegaskan kehadiran UU Cipta Kerja disusun untuk merespon keluhan masyarakat
yang menilai pemerintah lamban dalam mengurus proses perizinan usaha.
Termasuk juga aturan-aturan yang saling tumpang tindih satu dengan yang lain.
"Oleh sebab itu dibuat undang-undang yang sudah dibahas lama (UU Cipta Kerja, Red ), di DPR
itu semua sudah didengar, semua fraksi ikut bicara, kemudian pemerintah juga sudah berbicara
dengan semua serikat buruh," kata Mahfud dikutip dari channel YouTube KOMPASTV, Jumat
(9/10/2020).
"(Bicara) berkali-kali di kantor ini, kantor Menkopolhukam, dan kantor Kementerian
Perekonomian. Dan juga pernah di kantor Kementerian Ketenagakerjaan." Mahfud dalam
kesempatan tersebut, juga menegaskan dengan disahkannya UU Cipta Kerja tidak bertujuan
membuat susah masyarakat.
"Tepatnya tidak ada satu pemerintah di manapun di dunia yang mau menyengsarakan rakyatnya
dengan membuat undang-undang," imbuhnya.
Isi UU Cipta Kerja Selanjutnya, secara gamblang Mahfud merincikan poin-poin dari UU Cipta
Kerja yang sudah disahkan oleh DPR dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020
lalu itu.
Pertama isinya, UU di atas mempermudah perizinan bagi pengusaha.
Sehingga tidak berbelit-belit (birokratis) dan tumbang tindih.
"Siapa pun yang mau berusaha, baik dalam negeri dan luar negeri menyediakan peluang," ucap
Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai perizinan bagi pengusaha sangat penting,
utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Mahfud melaporkan setiap tahunnya angkatan kerja di Indonesia mencapai 3,5 juta orang dan
82 persen di antaranya memiliki tingkat pendidikan SMK ke bawah.
Mereka dinilai tidak adaptif dan belum siap dalam bekerja.
"Pekerja-pekerja ini hanya berijazah SMP, SMK ke bawah. Jadi tidak bisa kerja di padat modal,
dia dapat bekerja di padat karya yang besar," ujar Mahfud.
Mahfud melanjutkan penjelasannya, UU Cipta Kerja bukan hanya ditujukan kepada golongan
buruh yang sedang berdemo.
Namun juga melainkan untuk angkatan kerja yang belum menjadi buruh dan angkatan kerja
yang semakin banyak setiap tahunnya.
176
