Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Judul Redam Gejolak dan Hoaks, Segera Terbitkan PP UU Cipta Kerja
Nama Media harianbhirawa.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/redam-gejolak-dan-hoaks-segera-
terbitkan-pp-uu-cipta-kerja/
Jurnalis Danu Bhirawa
Tanggal 2020-10-12 20:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Bambang Soesatyo Jakarta (Ketua MPR RI) Kita semua paham, bahwa untuk
melaksanakan suatu UU, diperlukan PP. UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR itu,tentu saja
tidak bisa segera dilaksanakan, selama pemerintah atau Presiden belum menerbitkan PP baru
yang terkait. Untuk melaksanakan UU tersebut. Karenanya, saya meminta pemerintah segera
menerbitkan PP UU Cipta Kerja

neutral - Bambang Soesatyo Jakarta (Ketua MPR RI) DPR dan pemerintah, telah menjelaskan
dan memberi keyakinan, bahwa UU Cipta Kerja yang mencakup 15 bab dan 174 pasal itu, sama
sekali tidak bertujuan mencelakai atau merugikan pekerja. Namun demikian, untuk menghindari
polemik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hendaknya memberi ruang bagi
masyarakat, untuk tetap memberi masukan

negative - Bambang Soesatyo Jakarta (Ketua MPR RI) Saat ini banyak hoaks mis-informasi dan
dis-informasi terkait UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Misalnya, disebut'an; upah
minimum, cuti haid, cuti hamil, hak atas cuti, semua dihilangkan. Atau, tidak ada batasan waktu
kerja. Semua itu tidak benar. Saya berharap, masyarakat tidak mudah ter- provokasi dengan
informasi hoaks yang jauh dari kebenaran, itu

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Mulai dari persoalan kontrak kerja, outsourcing, pesangon,
upah minimum, waktu kerja dan tenaga kerja asing (TKA)

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Pada 2019, ada 7,05 juta pengangguran dan 3,5 juta orang
kehilangan pekerjan akibat pandemi Covid-19. Untuk mengatasi semua itu, mari kita ber gotong
royong

positive - Arif Satria (Rektor Unila) Ini kesempatan sangat baik juga bagi para Rektor, untuk
memberi masukan pada pemerintah. Baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta
Kerja

171