Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 173
Ringkasan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo minta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah
(PP) sebagai turunan atau tindak lanjut UU Cipta Kerja. Tujuannya untuk mengakhiri polemik
dan kegaduhan di sebagian masyarakat. Semua PP yang terkait dengan UU Cipta Kerja,
hendaknya mengakomodasi aspirasi komunitas pekerja dan pelaku usaha.
Sebelumnya itu didepan Forum Rektor Indonesia (FRI), Minggu (11/10) Menaker Ida Fauziyah
secara detail memapar kan penjelasan atas isu-isu Ketenagakerjaan yang telah disalah pahami
sebagian masyarakat. Menaker menyatakan alasan mengapa UU Cipta Kerja dibutuhkan dalam
situasi persaingan global yang semakin ketat. Yang membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)
unggul. Sementara tingkat produktivitas pekerja Indonesia terendah di Asia, yakni 74,8. Padahal
rata-rata negara Asia, tingkat produktivitasnya mencapai 78,2.
REDAM GEJOLAK DAN HOAKS, SEGERA TERBITKAN PP UU CIPTA KERJA
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo minta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah
(PP) sebagai turunan atau tindak lanjut UU Cipta Kerja. Tujuannya untuk mengakhiri polemik
dan kegaduhan di sebagian masyarakat. Semua PP yang terkait dengan UU Cipta Kerja,
hendaknya mengakomodasi aspirasi komunitas pekerja dan pelaku usaha.
"Kita semua paham, bahwa untuk melaksanakan suatu UU, diperlukan PP. UU Cipta Kerja yang
baru disahkan DPR itu,tentu saja tidak bisa segera dilaksanakan, selama pemerintah atau
Presiden belum menerbitkan PP baru yang terkait. Untuk melaksanakan UU tersebut. Karenanya,
saya meminta pemerintah segera menerbitkan PP UU Cipta Kerja," ujar Bambang Soesatyo,
Senin (12/10).
Dia juga minta, semua elemen masyarakat mau bersabar, menunggu diterbitkannya PP yang
menjadi pedoman pelaksanaan UU Cipta Kerja. Pengaturan lebih jelas tentang Pelaksanaan UU
Cipta Kerja nantinya, akan tergambar dari PP tersebut, termasuk peraturan pemerintah daerah.
"DPR dan pemerintah, telah menjelaskan dan memberi keyakinan, bahwa UU Cipta Kerja yang
mencakup 15 bab dan 174 pasal itu, sama sekali tidak bertujuan mencelakai atau merugikan
pekerja. Namun demikian, untuk menghindari polemik, pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah, hendaknya memberi ruang bagi masyarakat, untuk tetap memberi masukan," tandas
Bambang Soesatyo Disebutkan, semua elemen masyarakat juga diminta tidak teriakan hoaks,
mis-informasi serta dis-informasi, tentang UU Cipta Kerja. Jangan sampai akibat ketidak
pahaman, masyarakat, dimanfaatkan oleh pihak tertentu, yang ingin memecah belah persatuan
bangsa.
"Saat ini banyak hoaks mis-informasi dan dis-informasi terkait UU Cipta Kerja yang beredar di
masyarakat. Misalnya, disebut'an; upah minimum, cuti haid, cuti hamil, hak atas cuti, semua
dihilangkan. Atau, tidak ada batasan waktu kerja. Semua itu tidak benar. Saya berharap,
masyarakat tidak mudah ter- provokasi dengan informasi hoaks yang jauh dari kebenaran, itu,"
pungkas Bambang Soesatyo.
Sebelumnya itu didepan Forum Rektor Indonesia (FRI), Minggu (11/10) Menaker Ida Fauziyah
secara detail memapar kan penjelasan atas isu-isu Ketenagakerjaan yang telah disalah pahami
sebagian masyarakat. "Mulai dari persoalan kontrak kerja, outsourcing, pesangon, upah
minimum, waktu kerja dan tenaga kerja asing (TKA)," ungkap Ida Fauziyah dalam dialog virtual
mengenai substansi RUU Cipta Kerja dengan para Rektor.
Menaker menyatakan alasan mengapa UU Cipta Kerja dibutuhkan dalam situasi persaingan
global yang semakin ketat. Yang membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Sementara
172
