Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 176
positive - Mahfud MD (Menko Polhukam) Siapa pun yang mau berusaha, baik dalam negeri dan
luar negeri menyediakan peluang
neutral - Mahfud MD (Menko Polhukam) Pekerja-pekerja ini hanya berijazah SMP, SMK ke bawah.
Jadi tidak bisa kerja di padat modal, dia dapat bekerja di padat karya yang besar
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Sedangkan hak buruh berdasarkan UU ini secara
umum, sama sekali tidak diganggu
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Dibilang mempermudah PHK dan tidak dibayar itu juga
tidak benar
negative - Mahfud MD (Menko Polhukam) Selain itu sekarang ramai karena banyak hoaks,
misalnya di UU tidak ada pesangon bagi yang di PHK, itu tidak benar. Pesangon justru ada. Cuti
haid dan hamil, ada di UU ini.
Ringkasan
Kelompok buruh yang menamai dirinya sebagai Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(KSBSI) menggelar aksi demo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020). Ketua Komite
Kesetaraan Nasional KSBSI , Emma Liliefna mengaku setidaknya 1.000 buruh yang tergabung
KSBSI dilibatkan dalam aksi hari ini.
Pemerintah Indonesia memberikan bantahannya terhadap keberadaan Undang-undang Omnibus
Law Cipta Kerja yang disebut hanya menguntungkan segelintir orang. Hal tersebut disampaikan
langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD
pascaterjadinya aksi penolakan UU tersebut di sejumlah daerah.
MERASA DIBOHONGI, KSBSI DEMO DI DEPAN ISTANA HARI INI DAN DESAK
JOKOWI KELUARKAN PERPPU
Kelompok buruh yang menamai dirinya sebagai Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(KSBSI) menggelar aksi demo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Ketua Komite Kesetaraan Nasional KSBSI , Emma Liliefna mengaku setidaknya 1.000 buruh yang
tergabung KSBSI dilibatkan dalam aksi hari ini.
"KSBSI dan 10 federasi afiliasi buruh lainnya telah dibohongi dengan RUU Cipta Kerja yang
disahkan DPR menjadi UU Cipta Kerja dalam rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu,"
katanya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews , Senin (12/10/2020).
Emma menegaskan ada sejumlah alasan pihaknya menolak keberadaan UU tersebut.
Pertama ia menyebut jika usulan yang diberikan persatuan pekerja dan buruh dalam pertemuan
Tim Tripartit tidak diakomodir dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polri Tetapkan 10 Tersangka Kasus Perusakan, Penjarahan di Kantor
ESDM "Kedua bahwa UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak
dasar buruh jika dibandingkan dengan UU nomo 13 Tahun 2003." "Ketiga, hak-hak tersebut
meliputi, PKWT/kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah
dan pengupahan diturunkan, besaran pesangon diturunkan." "Ketiga bahwa KSBSI tanggal 10-
23 Juli 2020 telah mengusulkan 4 hal di atas kembali ke UU nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, tetapi pada kenyataannya dibohongi," urai Emma.
175
