Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 171
depan gerbang Kantor DPRD Tebingtinggi untuk bersama-sama menyampaikan penolakan UU
Ciptaker kepada pemerintah pusat.
WALIKOTA TEBINGTINGGI AJAK MASSA BACA UU CIPTA KERJA
Unjukrasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Tebingtinggi (Analisadaily/Efendi Lubis)
Mahasiswa bersama buruh mendesak Pemko dan DPRD Tebingtinggi agar menolak Undang-
Undang Cipta Kerja karena dianggap berpotensi menyengsarakan rakyat Indonesia.
"Kami mahasiswa Indonesia bersama kaum buruh minta agar Pemerintah Kota Tebingginggi dan
DPRD secara kelembagaan untuk menolak UU Cipta Kerja," kata Jihan Akbar Nasution, kordinator
aksi di depan Kantor DPRD Tebingtinggi, Senin (12/10).
Para pengunjuk rasa juga meminta agar Ketua DPRD Tebingtinggi dan Walikota Tebingtinggi
hadir di depan gerbang Kantor DPRD Tebingtinggi untuk bersama-sama menyampaikan
penolakan UU Ciptaker kepada pemerintah pusat.
Setelah dimediasi pihak kepolisian, akhirnya pengunjuk rasa diterima Walikota Tebingtinggi,
Umar Zunaidi Hasibuan dan Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, bersama anggota
dewan yang lain di ruang sidang utama.
Dalam pertemuan tersebut, Jihan meminta kepada Walikota Tebingtinggi dan Ketua DPRD
Tebingtinggi agar memberikan pernyataan sikap terkait penolakan atas Undang-Undang Cipta
Kerja.
Menyikapi permintaan massa, Walikota Tebingtinggi mengaku belum memahami isi draft UU
tersebut. Dia pun mengajak mahasiswa agar membahasnya secara komprehensif.
"Sehingga kita bisa tahu bagaimana isinya," ujar Umar.
"Saya tawarkan tadi saya akan bikin surat ke Jakarta apakah DPR RI ataukah Menteri
Perekonomian atau Menteri Tenaga Kerja untuk menjelaskan tentang isi daripada UU Ciptaker
yang sejelas-jelasnya. Sehingga permasalahannya menjadi transparan dan apa yang kita mau
itu bisa kita tahu dengan sejelasnya. Itu yang dari saya supaya kita ini berjalan tetap dengan
satu tujuan," jelasnya.
Senada, Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, juga belum memahami isi UU Cipta
Kerja.
"Tempat membuat suatu kesimpulan bagi kami hari ini hanya Google. Buka HP, buka laptop ada
di Google," sebutnya.
"Ada pendapat Fahri Hamzah yang sedemikian juga memutar-mutar isi kepala kita, kita
dengarkan juga pendapat Rizal Ramli diputarnya lagi otak kita. Kita dengarkan Refly Harun
diputarnya lagi otak kita, terakhirnya mereka yang di atas sana begitu, awak yang di bawah
inipun minta ampun memikirkannya," ungkap Basyaruddin.
Namun Basyaruddin menyarankan agar masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
"Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, buat suatu konsep yang matang, pandangan kita
terhadap rancangan undang-undang ini. Kalau saya dari Golkar, bagi saya akan saya antarkan
sebagai aspirasi warga masyarakat Tebingtinggi ke Golkar di DPR RI," tukasnya.
(FEL/EAL).
170
