Page 5 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Ketentuan Umum

Definisi (3 dari 5)

Definisi (lanjutan):
47. Pegadaian The Best Employee Frontliners adalah pemberian penghargaan kepada Karyawan di bidang bisnis atau
operasional atas hasil kinerja dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
48. Pegadaian The Best Innovation adalah pemberian penghargaan kepada Karyawan yang telah menyalurkan ide dan usulan
yang terstruktur dalam bentuk proposal, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
49. Pegadaian The Best Performance Fisik Outlet adalah pemberian penghargaan kepada Unit Kerja Perusahaan pada
tingkatan Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC/S) yang memenuhi standar fisik kebersihan outlet.
50. Pegadaian The Best Recognition Knowledge Management System (KMS) adalah pemberian penghargaan kepada
Karyawan yang memenuhi target pembelajaran melalui media Knowledge Management System (KMS).
51. Pegadaian The Best Regional Office of The Year adalah pemberian penghargaan kepada Unit Kerja pada tingkatan Kantor
Wilayah yang telah mencapai kinerja KPI Wilayah, serta meraih penghargaan terbanyak pada kategori Pegadaian Excellence
Award.
52. Pegadaian The Best Sales Force adalah pemberian penghargaan kepada Karyawan outsourcing maupun kepada Agen
Pegadaian yang menjalankan business process sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
53. Pegadaian The Best Services adalah pemberian penghargaan kepada Unit Kerja Perusahaan yakni Kantor Cabang dan Unit
Pelayanan Cabang (UPC/S) yang memenuhi standar perilaku pelayanan.
54. Pegadaian Innovation Award (PIA) adalah program kompetisi yang memberikan kesempatan kepada seluruh Insan
Pegadaian dan Anak Perusahaan untuk memberikan ide inovasi dalam rangka implementasi nilai-nilai budaya Perusahaan
dan meningkatkan produktivitas kinerja Karyawan.
55. Pegadaian Innovation Promotor (PinPRO) adalah Kelompok Insan Pegadaian yang dibentuk di Perusahaan yang ditujukan
untuk:
1. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovasi di Perusahaan;
2. Memudahkan cascading kebijakan dan metodologi inovasi di Perusahaan, agar kapabilitas di bidang inovasi
sesuai standar nasional;
3. Meningkatkan kualitas inovasi pada unit kerja dan sebagai validator originalitas atau menguji materi inovasi dari
masing–masing Unit Kerja di Direktorat/Setingkat, Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang/Syariah, UPC/S,
CBM, dan UBM;
4. Meningkatkan kualitas inovasi pada unit kerja dan sebagai validator orgininalitas atau menguji materi inovasi dari
masing-masing unit kerja di Direktorat dan Kantor Wilayah beserta unit kerjanya meliputi Area, Cabang, dan
outlet Unit Pegadaian.
56. Pejabat Berwenang adalah Direksi atau Karyawan dengan jabatan tertentu yang diberikan kewenangan tertentu oleh
Perusahaan.
57. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, antara
Karyawan dengan Direksi atau pejabat lain yang mewakili, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu
dan/atau pekerjaan tertentu, dengan status sebagai Karyawan Tidak Tetap atau yang secara umum dikenal dengan istilah
“Karyawan Kontrak", dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
yang berlaku.
58. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis
maupun lisan, antara Karyawan dengan Direksi atau pejabat lain yang mewakili, untuk mengadakan hubungan kerja yang
bersifat tetap dengan status sebagai Karyawan Tetap, dengan maupun tanpa syarat masa percobaan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
59. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disebut PHK adalah pemutusan hubungan hukum antara Direksi dengan
Karyawan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
60. Perusahaan adalah PT PEGADAIAN (Persero), Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 01,
Tanggal 01 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz I wan, SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-
17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, berikut dengan perubahannya.
61. Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.
63. Petunjuk Pelaksanaan adalah rangkaian dan/atau tahapan tindakan yang dilaksanakan dengan cara yang sama untuk
mendapatkan hasil yang sama.
64. Petunjuk Teknis adalah rangkaian dan/atau tahapan tindakan yang belum diatur dalam pedoman maupun petunjuk
pelaksanaan dan bersifat sementara.
65. Pihak Eksternal adalah orang selain Pihak Internal yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Direksi atau Keputusan Pemimpin Wilayah.

5