Page 57 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020

Pembentukan Komite

Tim Kerja (1 dari 2)

Latar Belakang:
Dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan dan kondisi Perusahaan serta memenuhi prinsip Tata Klelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance), maka diperlukan pembentuka Tim Kerja yang bersifat Ad Hoc.

Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai Tim Kerja di PT PEGADAIAN (Persero).

Pernyataan Kebijakan:
1. Kriteria Pekerjaan:
1. Pekerjaan yang dilaksanakan dengan membentuk Tim Kerja antara lain:
1. Pekerjaan yang harus diselesaikan karena peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Intern
Perusahaan yang berlaku;
2. Pekerjaan yang bersifat strategis dan harus dilaksanakan oleh Perusahaan;
3. Pekerjaan untuk menyelesaikan tugas tertentu atas kebijakan Direksi;
4. Pekerjaan bukan Pekerjaan Rutin yang harus diselesaikan dengan melibatkan antar Divisi/Unit Kerja di
Kantor Pusat dan/atau dengan Kantor Wilayah;
5. Pekerjaan bukan pekerjaan rutin yang harus diselesaikan dengan melibatkan antar bagian di Kantor
Wilayah.
2. Kriteria pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Point 1 bersifat altematif bukan kumulatif, jika salah satu kriteria
sudah terpenuhi maka dapat dibentuk Tim Kerja.
2. Masa Kerja Tim Kerja:
1. Tim Kerja dibentuk untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
2. Perpanjangan jangka waktu masa kerja dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan maksimal jangka
waktu perpanjangan adalah 3 (tiga) bulan.
3. Perpanjangan jangka waktu Tim Kerja ditandatangani oleh Direksi dengan mempertimbangkan alasan dan
manfaatnya.
3. Susunan Tim Kerja sebagai berikut:
1. Tim Kerja di Kantor Pusat dibentuk untuk kepentingan Kantor Pusat atau Kantor Wilayah dan ditetapkan dengan
Keputusan Direksi;
2. Tim Kerja di Kantor Wilayah dibentuk untuk kepentingan Kantor Wilayah dan ditetapkan dengan Keputusan
Pemimpin Wilayah;
3. Tim Kerja beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota dan dapat
melibatkan Pihak Eksternal;
4. Penunjukan Tim Kerja berdasarkan asas kompetensi dan fungsi tugasnya;
5. Seorang anggota Tim Kerja hanya boleh merangkap maksimal dalam 3 (tiga) Tim Kerja;
6. Penunjukan anggota Tim Kerja dan Pihak Ekstemal harus berdasarkan hubungan hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
4. Lembur/lnsentif Tim Kerja:
1. Kepada Tim Kerja tidak diberikan honorarium;
2. Tim Kerja dari Pihak Internal dapat diberikan upah lembur atau insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Perusahaan;
3. Tim Kerja dari Pihak Eksternal tidak dapat diberikan upah lembur atau insentif, namun diberikan Biaya Jasa sesuai
dengan Perjanjian Kerja atau sesuai dengan Standar Penggunaan Biaya Usaha sebagaimana ditetapkan oleh
Perusahaan;
4. Tim Kerja dari Pihak Internal yang menduduki Grade 13, 14, 15, dan 16 tidak berhak atas upah lembur atau
insentif;
5. Pelaksanaan waktu kerja lembur wajib dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian dan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

57