Page 127 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 127

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

                 3)  Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
                 4)  Menjalin hubungan dengan media setempat yang memungkinkan
                    untuk melakukan publikasi data realisasi anggaran secara berkala;
                 5)  Ketersediaan sarana prasarana kehumasan yang memadai;
                 6)  Ketersediaan media informasi baik media internal maupun media

                    massa;
                 7)  Melakukan kliping berita di media massa dan media elektronik;
                 8)  Penyusunan profil kanwil dalam satu buku atau leaflet yang dapat
                    dibawa dan dibagikan oleh Kepala Kanwil saat bertemu dengan
                    para pimpinan daerah atau satker;
                 9)  Dalam rangka publikasi, memastikan semua sarana publikasi
                    berjalan dengan baik, seperti: website, sms center, majalah dinding,
                    buletin, spanduk, banner atau baliho;
                 10)Ruang layanan agar disediakan pojok informasi yang terdapat

                    berbagai leaflet, koran, majalah, buku yang dapat dimanfaatkan
                    oleh satker saat menunggu antrian layanan.


              e.  Poin Penting
                 1)  Unit kehumasan perlu membangun relasi dengan media massa
                    secara terbuka, baik secara formal maupun informal dengan tetap
                    memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada

                    jabatan.
                 2)  Proses komunikasi dengan media dilakukan oleh narasumber
                    utama (kepala kantor) dan dapat didampingi/diwakili oleh Agen
                    Komunikasi (Pejabat Eselon III yang Ditunjuk).
                 3)  Pelaksanaan monitoring dan dokumentasi berita terkait tusi DJPb
                    dilakukan secara manual maupun aplikasi  (bila ada) terhadap
                    berita di media cetak, elektronik, maupun media online



                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  111
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132