Page 129 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 129

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

                 4)  Melakukan  koordinasi  dengan  unit  terkait  dalam  rangka
                    pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
                 5)  Menyusun laporan penyelesaian kegiatan keprotokolan;
                 6)  Berdasarkan laporan pelaksanaan tugas keprotokolan, pimpinan
                    memberikan arahan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas

                    keprotokolan selanjutnya.




              c.  Kegiatan
                 1)  Menyiapkan serangkaian urusan keprotokolan pada setiap kegiatan
                    yang melibatkan Kepala Kanwil, pejabat eselon II atau pejabat di
                    atasnya di lingkungan Kementerian Keuangan.
                 2)  Berkoordinasi dengan tamu atau pemilik kegiatan/unit terkait.



              d. Kegiatan Pendukung
                 1)  Memiliki database informasi mengenai kekhususan konten
                    lokal yang dimiliki di daerahnya, informasi penginapan, sarana
                    transportasi, dan unggulan pariwisata serta kuliner yang sekiranya
                    dapat digunakan oleh unit kehumasan;
                 2)  Pemberian pelayanan kepada para pejabat/pegawai yang baru
                    dipindahtugaskan dari unit lain ke Kanwil/KPPN juga perlu

                    mendapatkan perhatian. Hal ini dapat diberikan dalam bentuk
                    bantuan ataupun kemudahan bagi para pejabat/pegawai tersebut
                    dalam hal ketersediaan dan kelayakan rumah dinas ataupun tempat
                    tinggal;
                 3)  Memiliki pas masuk bandara;
                 4)  Melakukan kegiatan kehumasan dan dokumentasi;
                 5)  Menyiapkan sarana prasarana yang memadai;


                                                                         113
                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  113
                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134