Page 132 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 132

Pedoman Pelaksanaan Tugas
          Bagian Umum Kanwil DJPb

                           undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan/
                           atau
                        (2) PPID Kementerian Keuangan,

                        Sedangkan informasi Publik yang dimohonkan dikuasai atau
                        didokumentasikan oleh PPID Tingkat II, maka PPID Tingkat
                        II  meneruskan  permohonan  Informasi  Publik  kepada  PPID
                        Kementerian Keuangan dengan disertai Informasi Publik yang
                        dimohonkan dan ditembuskan kepada PPID Tingkat I.
                        Namun jika Informasi Publik yang dimohonkan tidak dikuasai
                        atau didokumentasikan oleh PPID  Tingkat II, maka PPID
                        Tingkat II meneruskan permohonan Informasi Publik kepada
                        PPID Kementerian Keuangan dengan disertai penjelasan dan
                        ditembuskan kepada PPID Tingkat I.
                    e)  Layanan Informasi Publik diselenggarakan melalui Sistem

                        Informasi PPID (portal Kementerian Keuangan dan situs
                        selain portal Kementerian Keuangan) yang menyediakan:
                        (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
                           berkala; dan
                        (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.


              c.  Kegiatan Rutin

                 1)  Menatausahakan permohonan informasi publik ke dalam buku
                    register permintaan informasi publik.
                 2)  Mengajukan pemenuhan permintaan informasi publik kepada
                    unit teknis penguasa data/informasi.
                 3)  Memberikan/menolak  permintaan  informasi  publik kepada
                    pemohon secara tertulis.
                 4)  Update usulan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi


          116    Direktorat Jenderal Perbendaharaan
            116
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137