Page 131 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 131

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

              b. Prosedur/Alur Kegiatan
                 Secara umum dilakukan sebagai berikut:
                 1)  Masyarakat/publik mengajukan permohonan informasi
                 2)  Kanwil menerima dan menguji permohonan sesuai dengan
                    peraturan

                 3)  Apabila ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan alasan
                    tertulis
                 4)  Apabila diterima, penuhi permintaan informasi yang diperlukan
                    Secara detail dilakukan sebagai berikut:
                    a)  PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat
                        II melayani permohonan Informasi Publik yang ditujukan
                        kepada:
                        (1) PPID Tingkat II; dan/atau
                        (2) Kepala Kantor  Wilayah dengan menggunakan dasar

                           peraturan  perundang-undangna  mengenai  keterbukaan
                           Informasi Publik.
                    b)  Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan belum dikuasai
                        atau belum didokumentasikan oleh PPID tingkat II, namun
                        dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID  Tingkat III di
                        lingkungan unit eselon I, maka PPID tingkat II berwenang
                        untuk meminta kepada PPID tingkat III.

                    c)  Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan belum dikuasai
                        atau belum didokumentasikan  oleh PPID tingkat II, maka
                        PPID tingkat II harus menyampaikan penjelasan melalui
                        pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.
                    d)  Dalam hal PPID Tingkat II menerima permohonan Informasi
                        Publik yang ditujukan kepada:
                        (1) Menteri dengan menggunakan dasar peraturan perundang-



                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  115
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136