Page 133 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 133

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

                    (informasi publik yang dikecualikan) untuk diajukan usulannya
                    kepada PPID Tingkat I (Sekretaris Ditjen Perbendaharaan).
                 5)  Menerima permohonan Informasi Publik.
                 6)  Mengklasifikasikan kategori permohonan informasi publik.
                 7)  Menindaklanjuti permohonan informasi publik.

                 8)  Menerima dan menguji permohonan informasi public dari
                    masyarakat


              d. Kegiatan Pendukung
                 1)  Mengusulkan data/informasi untuk dilakukan  uji konsekuensi
                    terhadap data/informasi yang bersifat rahasia kepada PPID Tingkat
                    I (Sekretaris Ditjen Perbendaharaan) apabila terdapat permintaan
                    yang belum masuk dalam klaisifikasi informasi (informasi publik
                    yang dikecualikan).

                 2)  Melakukan Pengelolaan permohonan informasi publik secara
                    berkala.
                 3)  Menyiapkan Ketersediaan laporan-laporan dan data-data
                    pendukung.
                 4)  Menatausahakan Permohonan Informasi Publik.


              e.  Poin Penting

                 1)  Prosedur tanggapan atas permintaan informasi maksimal 10
                    hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 7 hari kerja setelah
                    memberikan pemberitahuan secara tertulis.
                 2)  Terhadap data/informasi publik yang belum termasuk dalam Daftar
                    Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi (informasi publik yang
                    dikecualikan) dapat diusulkan secara berjenjang hingga PPID




                                                                         117
                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  117
                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138