Page 135 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;
4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik;
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang

Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID;
6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang
Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan

Secara umum dilakukan sebagai berikut:
1) Berdasarkan informasi yang diberikan, dibuat laporan tiap 4
bulan ke PPID Eselon I (Kanwil menghimpun laporan dari PPID
KPPN).
2) Rangkuman laporan tersebut dihimpun dalam Laporan Tahunan
PPID dan dikirimkan ke PPID Eselon I.
Secara detail dilakukan sebagai berikut:

1) Laporan layanan informasi publik terdiri dari laporan empat
bulanan layanan Informasi Publik dan laporan tahunan layanan
Informasi Publik.
2) Dalam menyampaikan laporan layanan Informasi Publik, PPID
Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID menggunakan Sistem
Informasi PPID.
3) Dalam hal Sistem Informasi PPID belum atau tidak tersedia, maka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 119