Page 134 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 134
Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb
Tingkat I (Sekretaris Ditjen Perbendaharaan) untuk diusulkan
kepada PPID Kementerian Keuangan.
3) Dalam hal terdapat sengketa informasi publik, agar berkoordinasi
dengan PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan.
4) Pengklasifikasian permohonan Informasi Publik merupakan bagian
yang akan menentukan efektivitas tindak lanjut permohonan
Informasi Publik.
5) Dalam menyediakan informasi publik agar selalu berpedoman
pada peraturan yang berlaku.
f. Laporan
Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat II
1) Laporan Empat Bulanan Layanan Informasi Publik lingkup kanwil
(PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III).
2) Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik lingkup kanwil (PPID
Tingkat II dan PPID Tingkat III)
g. Aplikasi
Aplikasi e-PPID
35. Pelaporan Penyediaan Informasi Publik
a. Dasar Hukum
1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
118
118 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
