Page 136 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 136

Pedoman Pelaksanaan Tugas
          Bagian Umum Kanwil DJPb

                    penyampaian laporan layanan Informasi Publik dilakukan secara
                    manual dan  diberikan dalam bentuk softcopy dan/ atau hardcopy.
                 4)  Kanwil DJPb yang berkedudukan sebagai PPID  Tingkat II
                    berkewajiban menyusun Laporan empat bulanan layanan Informasi
                    Publik PPID Tingkat II.

                 5)  Laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID Tingkat II
                    meliputi laporan empat bulanan  layanan Informasi Publik PPID
                    Tingkat II  dan laporan empat bulanan layanan Informasi Publik
                    masing-masing PPID  Tingkat III yang berada di wilayah kerja
                    PPID Tingkat II.
                 6)  Laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID Tingkat II
                    disampaikan kepada PPID  Tingkat I  paling lambat setiap tanggal
                    6 pada bulan Mei dan   bulan September tahun berjalan serta bulan
                    Januari tahun berikutnya atau hari kerja berikutnya dalam hal

                    tanggal 6  merupakan hari libur.


              c.  Kegiatan Rutin
                 1)  Menginventarisir layanan Informasi Publik PPID tingkat II dan
                    layanan Informasi Publik PPID Tingkat III yang berada di wilayah
                    kerjanya dalam periode empat bulanan.
                 2)  Menyusun laporan empat bulanan layanan informasi publik baik

                    internal kanwil (PPID Tingkat II) maupun dari KPPN lingkup
                    kanwil (PPID  Tingkat III) dan menyampaikan kepada PPID
                    Tingkat I (Sekretaris Ditjen Perbendaharaan).
                 3)  Menyusun laporan tahunan layanan informasi publik baik internal
                    kanwil maupun dari KPPN lingkup kanwil (PPID Tingkat III)
                    dan menyampaikan kepada PPID  Tingkat I (Sekretaris Ditjen
                    Perbendaharaan).


          120    Direktorat Jenderal Perbendaharaan
            120
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141