Page 154 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

h. Aplikasi
1) Aplikasi e-Prime (abk.e-prime.kemenkeu.go.id)
2) Aplikasi Simanja.

4. Penyusunan Laporan Kinerja ( LAKIN)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
3) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-0921/PB.1/2016 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016
Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) di sampaikan kepada
Menteri Keuangan, terkait dengan penyusunan LAKIN Kepala
Kanwil melakukan:
1) Kanwil menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data realisasi
capaian IKU Kemenkeu-Two yang tercantum dalam Kontrak
Kinerja antara Kepala Kanwil DJPb dengan Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

2) Memastikan KPPN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJPb
menyusun dan menyampaikan LAKIN kepada Kanwil DJPb.
3) Laporan Kinerja KPPN disusun berdasarkan data realisasi

138
138 Direktorat Jenderal Perbendaharaan