Page 151 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 151

Pedoman Pelaksanaan Tugas
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPb

              f.  Laporan
                 Laporan Rekapitulasi Penandatanganan Kontrak Kinerja.



          3.   Analisis Beban Kerja  (Workload Analysis )


              a.  Dasar Hukum
                 1)  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/KMK.01/2016 tentang
                    Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja  (Workload Analysis) di
                    Lingkungan Kementerian Keuangan;
                 2)  Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor

                    S-3278/PB.1/2017 hal  Pengumpulan Data  Volume Kerja dan
                    Norma Waktu dalam rangka Pengumpulan Analisis Beban Kerja
                    Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


              b. Prosedur/Alur kegiatan

                1)  Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat dengan ABK adalah
                   suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk
                   memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas
                   kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
                2)  ABK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip: akurat,
                   holistic, wajar/realistis, singularitas, dan sistematis.

                3)  Metode pengukuran pelaksanaan ABK menggunakan norma waktu,
                   volume kerja. Dan jam kerja efektif sebagai alat ukur perhitungan
                   beban kerja. Volume kerja dihitung selama 12 (dua belas) bulan,

                   terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
                4)  Pelaksanaan Analisis ABK seluruh unit organisasi di
                   lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan konsisten dan



                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  135
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156