Page 147 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

4) Penetapan kontrak Kinerja
Ketentuan Umum Penetapan Kontrak Kinerja:
a) Pegawai yang wajib membuat kontrak kinerja
Setiap pegawai yang bekerja di lingkungan Kementrian
Keuangan wajib membuat Kontrak Kinerja termasuk pegawai

yang diperbantukan/dipekerjakan di Kementrian Keuangan.
b) Pegawai yang tidak membuat Kontrak Kinerja.
Selain ketentuan di atas, terdapat pegawai yang tidak membuat
kontrak kinerja yaitu:
• Pegawai Tugas Belajar;
• Pegawai Harian;
• Pegawai yang mulai bertugas di Kemeterian Keuangan
setelah tanggal 18 Oktober. Pejabat/pegawai tersebut
tetap menjalankan/meneruskan Kontrak Kinerja pejabat/

pegawai sebelum nya (tidak menyusun Kontrak Kinerja
baru/Komplemen), wajib membuat komponen Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP).
• Pegawai yang sedang menjalankan Cuti di luar Tanggungan
Negara (CLTN).
c) Batas Waktu Penetapan Kontrak Kinerja.
Kontrak Kinerja seluruh pegawai dilingkungan Kementerian

Keuangan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari kecuali:
• Pegawai yang kembali dari diperbantukan/diperkerjakan
di luar Kementrian Keuangan.
• Pegawai dari K/L lain yang beralih status/dipekerjakan ke
Kementrian Keuangan.
• Pegawai yang kembali bekerja dari cuti sakit /cuti bersalin/
cuti diluar tanggungan Negara/cuti besar/tugas belajar.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 131