Page 149 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

pegawai untuk pembahasan Kontrak Kinerja para pegawai
serta Inisiatif Strategis Kemenkeu-Two kanwil, termasuk
IKU tambahan para pegawai yang telah diusulkan kepada
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan .
• Kepala Subbagian Penilaian Kinerja mengkoordinasikan

penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d.
Five lingkup Kanwil secara seremonial, paling lambat
tanggal 31 Januari.
• Subbag Penilaian Kinerja merekapitulasi dan
menatausahakan dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu
Two s.d. Five para pegawai yang telah ditandatangani.
• Menyampaikan rekapitulasi penandatanganan Kontrak
Kinerja seluruh pegawai serta Kontrak Kinerja Kemenkeu-
Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada Setditjen

Perbendaharaan untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
e) Penyusunan Kontrak Kinerja pegawai yang mutasi.
• Jika terdapat pegawai yang mutasi masuk ke kanwil, maka
wajib menandatangani Kontrak Kinerja Komplemen di
unit kanwil tersebut.
• Kontrak Kinerja Komplemen tersebut wajib

memperhatikan Kontrak Kinerja Pejabat/Pegawai yang
digantikan.
• Penetapan Kontrak Kinerja Komplemen dilakukan paling
lambat 15 (Lima belas) hari kerja sejak mulai bekerja di
unit baru.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 133