Page 49 - MAJALAH 196 update

KUNKER

Hal itu diungkapkannya karena pada
awalnya Kartu Prakerja merupakan
salah satu program yang akan
memberikan sinyal pengikatan kapasitas
kompetensi para pencari kerja. “Jadi
entah itu rescuing atau obscuring. Anggota Komisi IX DPR RI
Tapi kan ternyata kalau kita perhatikan Fadholi. Foto: Alfi/nvl
bahwa tidak ada kejelasan, dari
posko pendampingan itu hanya bisa
mengklaim data peserta,” tambahnya.
Netty menegaskan output yang
didapat penerima manfaat belum
jelas tingkat efektivitasnya. “Tapi
seperti apa output-nya, efektivitasnya,
apakah betul setelah mendapatkan
pelatihan mereka bisa bangkit dari
keterpurukan dampak pandemi itu juga
tidak bisa diukur. Padahal kalau kita
bicara angkanya itu sangat fantastis,”
imbuhnya.

DESAK TRANSPARANSI DATA
Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi
mengatakan program Kartu Prakerja
menjadi kebijakan strategis pemerintah
untuk melindungi, mempertahankan proporsional, disesuaikan dengan DPR RI Wenny Haryanto juga mewanti-
dan meningkatkan kemampuan pekerja kebutuhan tenaga kerja di masing- wanti agar penerima manfaat Kartu
selama masa pandemi Covid-19. masing daerah. Harapannya perlu ada Prakerja jangan sampai tumpang
Menurutnya, perlu transparansi data koordinasi, sehingga datanya tidak tindih, yang juga mendapatkan BSU.
Kartu Prakerja agar terkontrol dengan tersentralisasi ke pusat saja tetapi Mengingat BSU ditujukan bagi bagi
baik, dan pengawasan langsung kepala daerah harus diberikan pegawai swasta yang berpendapatan
terkait asas manfaatnya. laporannya,” kata Fadholi usai di bawah Rp5 juta dan aktif terdaftar
“Selanjutnya perlu memimpin pertemuan Tim sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
keadilan secara Kunjungan Kerja Spesifik Sementara, Kartu Prakerja ditujukan
Komisi IX DPR RI dengan bagi bagi seluruh masyarakat, baik
Wali Kota Salatiga beserta pekerja formal maupun informal berusia
jajaran, di Rumah Dinas di atas 18 tahun yang terdampak
Anggota Komisi IX DPR RI
Netty Prasetyani. Foto: Erlangga/nvl Wali Kota Salatiga. pandemi, dengan tetap mengikuti tahap
Senada dengan seleksi yang ada.
hal tersebut, “Rasanya begitu jelas strategisnya
Anggota BSU dan Kartu Prakerja ini, namun
Komisi IX lagi-lagi hal tersebut tidak ada terealisir
sebagaimana yang diharapkan jika
penyaluran dan pelaksanaannya tidak
tepat sasaran. Untuk itu, Komisi IX
melakukan evaluasi kedua program
tersebut sebagai bentuk pengawalan,
data dan informasi yang didapatkan
akan menjadi bahan masukan untuk
meningkatkan pengawasan dan menjadi
rekomendasi kepada pemerintah
untuk perbaikan dan penyempurnaan,”
ungkap Wenny. l es,er,alw/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 49
TH. 2021 EDISI 196 PARLEMENTARIA 49