Page 48 - MAJALAH 196 update

KUNKER

Komisi IX Tinjau Permasalahan PMI

dan Kartu Prakerja di Daerah

Komisi IX DPR RI terus
menyerap aspirasi
langsung dari daerah guna
mempersiapkan bekal
keahlian para Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang akan
ke luar negeri. Di samping
itu, Komisi IX juga menyoroti
berbagai polemik seputar
Kartu Prakerja.

akil Ketua Komisi
IX DPR RI Emanuel
Melkiades Laka
Lena mengatakan
W para Pekerja
Migran Indonesia (PMI) yang akan
bekerja di luar negeri harus betul-
betul dipersiapkan dengan berbagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena bertukar cindera mata dengan Gubernur Kalimantan Barat.
Foto: Erman/nvl
pelatihan. Selain dibekali kemampuan
teknis dan bahasa, penting pula bagi masa pandemi- Covid-19 ini. Dengan data mengenai program Kartu Prakerja
PMI untuk dibekali pemahaman tentang demikian, jalur PMI yang prosedural dan Bantuan Subsidi Usaha (BSU).
kultur dan budaya negara tujuannya. diharapkan akan lebih optimal. Terungkap kecenderungan bahwa
“Dari hasil pertemuan tadi yang Untuk mempermudah pelayanan bagi program Kartu Prakerja berpotensi
dilakukan, bisa kelihatan. Kita masih para PMI, politisi Fraksi Partai Golkar ini munculkan moral hazard. Hal ini
sangat membutuhkan dukungan dan mengusulkan agar dibentuk Layanan disampaikan Anggota Komisi IX DPR
penguatan agar BLK (Balai Latihan Kerja) Terpadu Satu Atap (LTSA). Dimana, RI Netty Prasetyani dalam rapat Tim
atau pusat sertifikasi terkait pelatihan seluruh kementerian lembaga yang Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX
(bagi PMI),” ujar Melki usai memimpin terkait dengan urusan pemberangkatan DPR RI dengan Wakil Bupati Badung di
pertemuan tim kunspek Komisi IX DPR maupun pemulangan PMI betul-betul Kantor Bupati Badung, Bali.
RI dengan Gubernur Kalbar, UPT BP2MI, ada di satu tempat tersebut. “(Anggaran) Rp20 triliun okelah kalau
BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait “Kemudian mereka (LTSA) harus yang kemudian disampaikan kepada
lainnya di Pontianak, Kalbar, baru-baru merespon secara cepat kebutuhan peserta 2,4 juta. (Besaran) Rp600 ribu
ini. PMI kita ketika akan pergi maupun kali 4 bulan kita masih bisa menerima.
Ia menyatakan, Komisi IX DPR RI pulang. Saya kira kalau kita bisa Tetapi kalau kemudian pelatihannya dari
bersama mitra kerja di Jakarta akan mengoptimalkan LTSA itu semuanya biaya Rp5-100 ribu dikalikan dari berapa
membantu Pemprov Kalimantan Barat sudah ada di situ,” terangnya. (peserta) yang akan menerima pelatihan
dalam persiapan penanganan PMI itu, tentu ini menjadi satu potensi moral
yang akan keluar negeri melalui BLK. KARTU PRAKERJA BERPOTENSI hazard,” ujar Netty merinci angka keluar
Termasuk juga PMI yang pulang harus TIMBULKAN ‘MORAL HAZARD’ dan yang diterima penerima manfaat
dipersiapkan dengan baik terutama di Komisi IX DPR RI mengumpulkan Kartu Prakerja.

48 48 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 196 TH. 2021