Page 50 - MAJALAH 196 update

KUNKER

Serap Aspirasi RUU membuka praktik, menurut politisi
Untuk syarat dan prasyarat untuk

Praktik Psikologi dari fraksi PKB tersebut, hal ini menjadi
bagian yang diatur secara substantif
melalui RUU Praktik Psikologi.
Akademisi Termasuk di pentingnya kehadiran
pemerintah yang diwakili Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk
memastikan psikologi pada level
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Rancangan Undang-Undang pendidikan berbagai jenjang bisa
(RUU) Praktik Psikologi menyerap aspirasi dari beberapa civitas tertuntaskan dengan baik.
akademika di antaranya Universitas Brawijaya di Malang dan “Panja masih punya PR
Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. untuk duduk bersama dengan
para stakeholder terkait dengan
psikologi ini, karena sudah ada yang
berjalan, existing, dan sudah ada
payung hukumnya, ada regulasi baru
yang semoga tidak saling tumpang
tindih dan tidak menjadi parsial.
Semangatnya adalah komprehensif,
untuk menuju ke sana nanti beberapa
substansi masalah yang belum
ada titik temunya, nanti kita duduk
bersama dengan berbagai pihak,”
pungkas legislator dapil Jawa Barat
VII itu.

JEMBATANI PROFESI PSIKOLOGI
Pada kesempatan yang sama,
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul
Fikri Faqih mengatakan, tujuan
pembahasan RUU Praktik Psikologi
salah satunya untuk menjembatani
profesi-profesi psikologi, dan agar
tidak berbenturan dengan UU Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI foto bersama akademisi Universitas Brawijaya, di Malang, Jawa Timur. Foto: Kresno/nvl
dan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa.
etua Komisi X DPR RI bermakna kalau konseling sivitasnya “Komisi X membahas bagaimana
Syaiful Huda menginginkan bisa terjadi, merangkul semua pihak (Psikolog) ada suatu kelembagaan,
RUU Praktik Psikologi dan secara operasional di lapangan sebagaimana profesi lain itu
melampaui berbagai terjadi harmoni, terjadi keseragaman dijembatani, karena sebelumnya
K masalah yang ada selama teman-teman yang menjadi bagian ada profesi psikologi yang sudah
ini. Untuk itu, Tim Panja menghimpun dari stakeholder psikologi ini,” jelas diakomodasi di UU Kesehatan dan
sebanyak-banyaknya pandangan dan Huda saat memimpin pertemuan Kesehatan Jiwa, bagaimana supaya
masukan dari berbagai pihak, agar RUU dengan sivitas akademika Universitas UU ini tidak berbenturan dengan
ini komprehensif sebelum ditetapkan Brawijaya (Unbraw), di Malang, Jawa UU tersebut, tetapi juga tidak
menjadi UU. Timur, baru-baru ini. meninggalkan sama sekali. Jadi kita
“Di saat yang sama ada juga Ada sejumlah rekomendasi yang harus mengakomodasi semua dan
yang di wilayah nonteknis, nonklinis didapat menyangkut kelembagaan disinkronisasi tentang kelembagaan
yang ingin RUU ini bisa memayungi psikologi, mengingat bidang ini sudah tersebut,” ujar Fikri.
semuanya. Karena itu sekali lagi, terintegrasi dengan kementerian Menurutnya, UU ini dibentuk supaya
RUU Praktik Psikologi ini akan tertentu dan memiliki regulasi. ada kompetensi dan kejelasan, agar

50 50 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 196 TH. 2021