Page 47 - MAJALAH 196 update
P. 47

KUNKER






                                                                                     pembangunan kita. Jangan
                                                                                     sampai kita ingin membangun
                                                                                     industri yang mendorong bagi
                                                                                     pertumbuhan ekonomi dan
                                                                                     kesejahteraan rakyat, tetapi kalau
                                                                                     tanpa memperhatikan aspek
                                                                                     dampak kebencanaan ya menjadi
                                                                                     percuma. Karena kalau ada curah
                                                                                     hujan tinggi bisa menimbukan
                                                                                     kawasan industri itu menjadi
                                                                                     terendam banjir. Hal ini menjadi
                                                                                     perhatian Komisi VIII,” tandas Ace.
                                                                                      Sementara itu, Anggota
                                                                                     Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf
                                                                                     menyoroti permasalahan pola
                                                                                     koordinasi yang terjadi saat awal
                                                                                     penanganan bencana. Pasalnya,
                                                                                     UU Penanggulangan Bencana
                                                                                     belum mengatur pola koordinasi
                                                                                     antar lembaga yang terlibat dalam
                                                                                     penanggulangan bencana. Karena
                                                                                     itu, ia hendak menggali persoalan
              Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan kepada Pemkab Karawang. Foto: Sofyan/nvl  ini di daerah agar bisa diramu
                                                                                 menjadi Daftar Inventaris Masalah (DIM)
              Kunjungan Kerja Spesifik KomisiS   analisis dampak kebencanaan. Hal itu   untuk dibahas bersama pemerintah.  
              VIII DPR RI dengan Bupati Karawang   pun menjadi perhatian Komisi VIII DPR   “Kami hendak mengetahui seperti
              Cellica Nurrachdiana, Sekretaris   RI dalam rangka penyusunan      apa pola koordinasi antara kepala
              Daerah Kabupaten Karawang Acep   revisi Undang-Undang                daerah, BPBD, Dinas Sosial, dan
              Jamhuri, perwakilan Badan Nasional   Nomor 24 Tahun 2007                 stakeholders lain ketika
              Penanggulangan Bencana (BNPB),   tentang Penanggulangan                    bencana banjir melanda
              perwakilan BPBD serta jajaran Pemkab   Bencana.                             Kabupaten Karawang
              Karawang di Kantor Bupati Karawang.   “Di dalam penyusunan                  beberapa waktu lalu.
                “Kami mengapresiasi terhadap   revisi Undang-Undang                       Sebab, poin koordinasi
              kebijakan yang dilakukan Pemkab   Penanggulangan                            inilah yang akan didalami
              Karawang ini. Tentu ke depan kami   Bencana, kami                           dalam RUU Kebencanaan,
              juga mendorong supaya kesiapsiagaan   memperhatikan                         apalagi faktanya isu
              soal bencana ini bukan hanya menjadi   sekali aspek analisis                koordinasi acapkali jadi
              tanggung jawab pemerintah kabupaten,   risiko bencana                       masalah,” papar politisi
              tetapi  juga bersama sama mengajak   di dalam tata ruang                         PKS itu. l afr,sf/es
              masyarakat untuk siap menghadapi
              bencana. Misalnya evakuasi korban,   Anggota Komisi VIII
              (mengajak masyarakat) menempati   DPR RI Bukhori Yusuf.
                                               Foto: Sofyan/nvl
              lahan-lahan yang tidak berpotensi
              longsor,” jelas politisi Partai Golkar itu.
                Ace mengingatkan, berbagai sumber
              daya air yang ada di Karawang jangan
              sampai menjadi bencana banjir kepada
              masyarakat, sehingga perlu mendapat
              penanganan yang optimal dari Pemkab
              Karawang. Selain itu, Karawang sebagai
              daerah industri juga harus betul-betul
              memperhatikan aspek tata ruang, aspek
              analisis dampak lingkungan hingga




                                                                          TH. 2021      EDISI 196      PARLEMENTARIA        47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52