Page 51 - MAJALAH 196 update

KUNKER

RUU PRAKTIK PSIKOLOGI BERI “Psikologi saat ini menjadi persoalan
KEPASTIAN HUKUM dan isu penting salah satunya di media
Sementara itu dari Daerah Istimewa sosial. Sebab banyak orang yang
Yogyakarta (D.I.Y), Wakil Ketua Komisi tidak punya latar belakang psikologi
X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi tapi mengaku mampu memberikan
mengatakan, RUU Praktik Psikologi materi terkait psikologi. Kami mohon
telah masuk masukan komprehensif terkait RUU
Prolegnas Praktik Psikologi ini,” tandas Dede
Wakil Ketua
Komisi X DPR RI Prioritas 2021. Yusuf.
Abdul Fikri Faqih. RUU ini akan Politisi Partai Demokrat ini
Foto: Kresno/nvl
dibahas menjelaskan bahwa ruh dari RUU
bersama Praktik Psikologi ini adalah bagaimana
pemerintah perlindungan terhadap konsumen
meliputi (masyarakat) itu adalah suatu hal
Kementerian yang paling penting. Psikolog yang
Pendidikan dan melakukan praktik juga mendapat
Kebudayaan, perlindungan sebagaimana profesi
Kementerian lainnya. Dan memberikan kepastian
Kesehatan, hukum bagi organisasi profesi yang
Kementerian Sosial, berwenang dalam penyelenggaraan
serta Kementerian praktik psikologi.
Hukum dan HAM. “Jangan sampai terjadi maaf
Di hadapan para ‘kebohongan-kebohongan’
akademisi Universitas yang mengaku-ngaku sebagai
Gadjah Mada, di Yogyakarta, psikolog, tapi nyatanya tidak
tidak ada psikolog ‘abal-abal’ dan Dede mengungkapkan, sebelum ada background pendidikan
nantinya akan ada yang menilai, melakukan pembahasan lebih lanjut, psikologi. Maka diperlukan aturan dan
mengevaluasi dan memberikan Komisi X DPR RI berupaya menyerap kejelasan mengenai praktik psikologi
sertifikasi, dan UU ini akan mengatur aspirasi dan masukan dari berbagai ini,” tukas legislator dapil Jawa Barat
lembaga-lembaganya yang nanti akan pihak. II itu. l eno,oji/es
disimulasikan terlebih dahulu.
“Profesi psikologi ini banyak,
ada psikologi forensik, pendidikan,
klinis dan seterusnya, yang diatur
UU barangkali baru 1 yaitu Psikologi
Klinis dan itu diatur di UU Kesehatan
dan Kesehatan Jiwa, bukan berarti
psikologi yang lain seperti forensik dan
sebagainya tidak baik atau tidak legal,
mereka juga harus dilindungi. Maka
itulah urgensi UU ini muncul, supaya
seluruh bidang psikologi ini semua
itu legal standing-nya sesuai dengan
UU,” ujar Fikri.
UU Praktik Psikologi ini, menurut
Fikri banyak direspon positif oleh
sejumlah pihak, karena sebelumnya
tidak ada yang memberikan kejelasan
atau legal standing kepada profesi
psikologi, terutama legalitas praktik
psikologi mereka, yang nantinya status
mereka bisa sebagai asisten psikologi,
sebagai psikolog dan sebagainya. Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bertukar cinndera mata dengan rektor UGM Panut Mulyono. Foto: Oji/nvl

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 51
TH. 2021 EDISI 196 PARLEMENTARIA 51