Page 5 - MAJALAH 196 update
P. 5
PR OL OG
Lagi-lagi teror menghantui negeri. Seperti tak ada habisnya, Apapun alasan aksi teror tersebut,
teror selalu mengintai kapan dan di mana saja. Dua kasus tetap tidak dibenarkan oleh agama
beruntun terjadi pada Maret lalu. Gereja dan markas besar Polri mana pun. Politisi PDI Perjuangan
jadi sasaran. Teror ini menghidupkan sinyal darurat perlawanan itu mengapresiasi kesigapan para
petugas pengamanan di Mabes Polri
terhadap terorisme. yang langsung menindak wanita
pelaku teror. Sebetulnya sudah
banyak teroris yang ditangkap,
tapi tak mengurangi ancaman teror
utukan dan apresiasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 atau membawa efek jera. BNPT
memenuhi pemberitaan Tahun 2021. pun dituntut mencari formulasi baru
media. Mengutuk aksi Perpres ini harus berjalan di mengatasi terorisme di negeri ini.
teror dan mengapresiasi semua sektor dengan mempercepat Herman mendesak, fungsi
K langkah penegak implementasi pelaksanaan amanat intelijen terus diperkuat untuk
hukum. Hal yang selama ini luput dari Perpres tersebut. Tujuannya mendeteksi sedini mungkin aksi-
perhatian publik adalah masuknya meningkatkan perlindungan hak aksi terorisme. “Saya Ketua Komisi
gender dalam isu terorisme di Tanah atas rasa aman warga negara dari III DPR RI meminta kepada Polri
Air. Mayoritas pelaku teror memang aksi terorisme. “Di tengah bencana dan BNPT sebagai mitra kami untuk
pria. Tapi tidak sedikit wanita masuk pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat memperkuat fungsi intelijen dalam
ke lingkaran terorisme. dan negara membutuhkan rasa mendeteksi kejadian serupa di
Keterlibatan wanita dalam aksi aman untuk bekerja dan bangkit dari kemudian hari. Kejar dan tangkap
teror, apalagi dilakukan di Mabes keterpurukan,” seru Azis. pelaku teror ini hingga akarnya,”
Polri, telah menyalakan sinyal darurat Pemerintah, lanjutnya, haus segera tegas legislator asal dapil Nusa
melawan terorisme. Audit atas sistem menyusun rencana aksi pencegahan Tenggara Timur II itu.
pengamanan baik di Mabes Polri dan penanggulangan terorisme dan Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah
maupun nasional perlu dilakukan. mengimplemantasikannya secepat Tamliha saat menjadi pembicara pada
Padahal, UU Terorisme juga sudah mungkin. Polri harus mengusut tuntas acara Dialektika Demokrasi di DPR,
direvisi dengan membolehkan tentara jaringan terorisme di Tanah Air. Saat mengatakan, keterlibatan TNI dalam
ikut masuk memberantas terorisme. yang sama, fungsi intelijen harus terus operasi memberantas terorisme
Wakil Ketua DPR RI M. Azis ditingkatkan. Polri dan BNPT harus belum sepenuhnya bisa dilakukan,
Syamsuddin dalam keterangan mampu menggandeng semua elemen lantaran belum ada Perpres yang
persnya, mendesak agar strategi memberantas terorisme yang sudah mengaturnya. Sepanjang Perpres
penanganan terorisme ditinjau lama mengusik ketenangan warga. tentang keterlibatan TNI itu belum
ulang. Ia menyampaikan, pentingnya Berdasarkan data yang dirilisnya, ada, maka selama itu pula TNI belum
membangun digital literasi tentang Azis menyebut jumlah teroris bisa terlibat sepenuhnya.
bahaya radikalisme. Penyusunannya mencapai 6.000 lebih. Angka ini tentu Semua badan intelijen di semua
bisa melibatkan para tokoh agama, sangat meresahkan dan mengganggu institusi pasti sudah mengetahui
pesantren, dan dua organisasi besar keamanan. “BNPT sebagai role model kelompok yang terpapar paham
Islam, NU dan Muhammadiyah dalam pencegahan terorisme harus radikal. Namun, belum bisa
sebagai jangkar deradikalisasi. mampu menunjukan kelasnya. Tentu menangkap karena belum ada
“Pengaruh kuat radikalisme dan tidak hanya sebatas penindakan, aksi teror. UU Terorisme yang ada
ekstremisme harus dihentikan. tetapi pencegahan lebih penting,” sekarang sudah mengalami kemajuan.
Ikhtiar ini tentu tidak sebatas harap Azis. Kelompok-kelompok teroris sudah
edukasi kepada pelajar dan Parlementaria juga mendapat bisa ditangkap dengan dugaan awal
keluarga secara langsung. pernyataan pers Ketua Komisi III yang cukup kuat.
Tapi penting pula membatasi DPR RI Herman Hery, Maret lalu. Ia “Saya yakin semua jajaran intelijen,
mesin browsing yang selama ini mengatakan peristiwa penyerangan sudah mengetahui jaringan itu, yang
memberikan pengaruh paling yang dilakukan seorang perempuan sudah terpapar paham radikalisme
dominan,” jelas Wakil Ketua Umum di Mabes Polri menjadi sinyal darurat dan terorisme. Pencegahan terhadap
Partai Golkar itu. Merespon tragedi bagi Polri, BNPT, dan BIN. “Oleh sebab tindak pidana terorime bisa dilakukan
teror di Makassar dan Mabes Polri, itu, saya mendesak aparat kepolisian sedini mungkin, tanpa terlebih dahulu
ia juga mendorong percepatan mengusut tuntas jaringan terorisme di mereka melakukan teror,” jelas politisi
implementasi pelaksanaan amanat Indonesia,” seru Herman. PPP itu. l mh/er
TH. 2021 EDISI 196 PARLEMENTARIA 5