Page 8 - MAJALAH 196 update
P. 8

LAPORAN UTAMA






              Nahlia kepada Badan Nasional     menyelaraskan komitmen kebangsaan   dapil Jabar IX. Ruang digital perlu
              Penanggulangan Terorisme (BNPT)   di lingkungan generasi muda.     dimanfaatkan untuk menangkal paham
              dan Kementerian Komunikasi         Kemenkominfo juga perlu         radikal yang memapar kaum muda.
              dan Informatika (Kemkominfo)     memasifkan perannya dalam menangkal   Para tokoh agama bisa dilibatkan oleh
              atas serangan teror ini. Pasalnya,   terorisme khususnya untuk kaum muda.   Kemenkominfo.
              serangan teror itu menunjukkan   Menurut politisi PAN ini, Kemenkominfo   BNPT pun harus membuat berbagai
              bahwa indoktrinasi paham radikal   harus mencegah perkembangan     strategi mencegah aksi terorisme di
              sudah mengancam seluruh generasi,   teknologi informasi dan komunikasi   internet dengan melakukan perlawanan
              termasuk milenial. Paham itu masuk   yang destruktif. Literasi digital dan   narasi. Narasi berkonten positif ini
              melalui literasi digital di Medsos yang   optimalisasi patroli siber perlu   diharapkan mampu membentengi
              diakses generasi milenial.       dimaksimalkan. Farah berharap, para   masyarakat dari pengaruh ideologi
                “Pendekatan seperti Forum      tokoh agama harus mengambil peran   terorisme dan doktrin kelompok teroris
              Koordinasi Pencegahan Terorisme   dalam mencegah penyebaran paham   di ruang digital. BNPT juga harus mampu
              (FKPT) yang melibatkan kalangan   radikal di kalangan generasi milenial.  meningkatkan pengetahuan masyarakat
              pelajar yang telah dilakukan BNPT,   “Peran lembaga-lembaga negara   untuk menolak paham terorisme melalui
              perlu diperkuat dengan inovasi-inovasi   tentu penting, namun tidak berarti   kegiatan literasi Medsos.
              pendekatan kreatif kontra radikal,”   meninggalkan peran-peran aktor
              kata Farah kepada pers beberapa   lain. Saya kira di negara kita dengan   PRIORITASKAN PEMBINAAN
              waktu lalu. BNPT perlu melibatkan   mayoritas penduduk muslim, peran   KERUKUNAN
              sekolah dan perguruan tinggi untuk   kiai masih sangat vital,” kata legislator   Pendidikan kebhinekaan juga perlu
                                                                                 ditingkatkan. Sebab, bentuk pendidikan
                                                                                 inilah yang mengenalkan berbagai
                                                                                 macam perbedaan dan menjadikan
                                                                                 perbedaan tersebut sebagai modal
                                                                                 dan potensi untuk saling mengisi dan
                                                                                 melengkapi kekurangan, sehingga
                                                           Wakil Ketua DPR RI                        tercipta suasana hidup yang lebih indah,
                                                           M. Azis Syamsuddin. Foto: Oji/Man  lebih lengkap, hidup rukun, toleran, dan
                                                                                 harmoni.
                                                                                   Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPR RI M.
                                                                                 Azis Syamsuddin memberikan perhatian
                                                                                 pada peningkatan kualitas pendidikan
                                                                                 yang menguatkan nilai-nilai kebangsaan
                                                                                 dan kerukunan dalam keberagaman.
                                                                                 “Tentu saja peran lembaga pendidikan
                                                                                 termasuk lembaga dakwah di daerah-
                                                                                 daerah harus lebih difokuskan. Tentu
                                                                                 saja parameternya adalah kualitas mutu
                                                                                 pendidikan yang harus kita tingkatkan,”
                                                                                 jelasnya.
                                                                                   Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang
                                                                                 Politik dan Keamanan (Korpolkam)
                                                                                 ini pun beranggapan, maraknya aksi
                                                                                 terorisme akhir-akhir ini terjadi karena
                                                                                 salah dalam memaknai arti dari sebuah
                                                                                 keberagaman terhadap perbedaan
                                                                                 dalam menganut keyakinan. Mindset
                                                                                 tentang yang bukan Islam mereka
                                                                                 adalah kafir, serta begitupun sebaliknya,
                                                                                 terorisme dicap sebagai agama Islam.
                                                                                   Azis menegaskan, Bangsa Indonesia
                                                                                 harus bersyukur dengan keberagaman
                                                                                 yang dimiliki. “Mengingat, keragaman



                8     PARLEMENTARIA      EDISI 196      TH. 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13