Page 70 - MAJALAH 196 update
P. 70

PERNIK





                  Asesmen Ukur Kompetensi ASN


                             untuk Promosi dan Mutasi







              Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen DPR RI yang kini            adalah untuk mendukung penerapan
              berganti nama menjadi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur            merit sistem sebagaimana diatur di
                                                                                 dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
              (SDMA) menggelar kegiatan asesmen bagi para ASN dilingkungan       ASN maupun PP  11 Tahun 2017 tentang
              Sekretariat Jenderal DPR RI secara daring.                         Manajemen PNS. Dikatakannya, aturan
                                                                                 tersebut sudah dijabarkan dalam
                                                                                 PermenPAN Nomor 3 Tahun 2020
                                                                                 yang mengatur tentang Manajemen
                        epala Biro SDMA Setjen   peserta dapat menghubungi pelayanan   Talenta ASN. Demikian juga BKN
                        DPR RI Rahmad Budiaji   informasi untuk dilakukan penjadwalan   sudah menindaklanjuti, khususnya
                        menyampaikan, kegiatan   ulang sesuai rumpun jabatan dan   untuk pelaksanaan asesmen dengan
                        asesmen pejabat        pertimbangan jumlah maksimal peserta   peraturan DKM Nomor 26 Tahun 2019
             K fungsional dan pelaksana        asesmen dalam satu kelompok.      tentang Penyelenggaraan Penilaian
              yang dilakukan dengan metode daring/  “Terkait pelaksanaan asesmen ini,   Kompetensi PNS.
              virtual di lingkungan Setjen DPR RI ini   kita sedang dalam perubahan, yang   “Kami menyadari bahwa untuk
              penting dilaksanakan dalam rangka   saya pikir tidak pernah berhenti untuk   melakukan seleksi maupun pembinaan
              pemetaan talenta pegawai sebagai   selalu berubah menjadi lebih baik.   dibutuhkan sumber data awal PNS,
              tindak lanjut Peraturan Menteri   Organisasi sudah berubah, nomenklatur   mulai dari rekrutmen dan syarat
              Pendayagunaan Aparatur Negara dan   juga sudah berubah sesuai dengan   kualifikasi untuk bisa duduk dalam
              Reformasi Birokrasi Republik Indonesia   Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2021   jabatan yang sekarang. Dikarenakan
              Nomor 3 Tahun 2020 tentang                dimana Biro Kepegawaian   kita sudah masuk menjadi pegawai,
              Manajemen Talenta Aparatur                   dan Organisasi berubah   maka asesmen ini kita lakukan dalam
              Sipil Negara.                                  menjadi Biro Sumber   rangka menilai kompetensi PNS untuk
                Pria yang akrab disapa Aji                    Daya Manusia       penempatan dan pengembangan
              itu menerangkan, sebelum                         Aparatur,” ucap Aji.  serta promosi mutasi. Kami akan
              mengikuti asesmen,                                 Ia menjelaskan,   menggunakan tiga indikator, yakni
              para peserta diwajibkan                          maksud dan tujuan   kualifikasi, kinerja, dan kompetensi,”
              mengikuti sosialisasi tata                       dilakukannya      paparnya.
              cara pelaksanaannya.                             asesmen ini         Aji menegaskan, masing-masing
              Seluruh peserta dibagi                                             PNS dituntut komitmennya, baik di
              menjadi 6 kelompok.                                                jabatan fungsional maupun di jabatan
              Mengingat pelaksanaan                                              pelaksana. “Kami akan melihat tiga
              asesmen pejabat fungsional                                         hal tersebut untuk pengembangan
              dan pelaksana ini sendiri                     Kepala Biro SDMA Setjen DPR RI   karir maupun untuk penempatan yang
              bersifat wajib, maka                          Rahmad Budiaji. Foto: Geraldi/nvl   bersangkutan, serta kesempatan
              apabila terdapat                                                   dalam pengembangan pendidikan dan
              kendala                                                            pelatihan,” tandasnya.
              jadwal,                                                              Bagi jabatan fungsional, tambah Aji,
                                                                                 jangan berasumsi bahwa untuk naik
                                                                                 jenjang karir semata-mata dari angka
                                                                                 kredit. Karena di jabatan fungsional
                                                                                 pun ada formasi jabatan yang semakin
                                                                                 tinggi keatasnya dia akan mengerucut
                                                                                 semakin sedikit. Sehingga apabila
                                                                                 bersaing, tidak hanya dinilai dari



              70 70    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
                     PARLEMENTARIA      EDISI 196      TH. 2021
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75