Page 27 - MAJALAH 199

LEGISLASI

ke dalam Prolegnas tahun 2021
COVID-19 INI MEMBERITAHU mendorong Baleg DPR RI untuk terus
KITA BAHWA ADA MASALAH mempersiapkan pembahasan revisi
UU tersebut. Anggota Baleg DPR RI
DI KETERSEDIAAN DOKTER. Nurul Arifin mengatakan, ada lima hal
TENTU INI ADA MASALAH, yang menjadi urgensi pembahasan
RUU tersebut. Pertama, mengenai uji
UTAMANYA DI HILIR, YAITU kompetensi mahasiswa pendidikan
PENDIDIKAN DOKTER profesi dokter (UKMPPD) yang menjadi
satu-satunya syarat kelulusan, dianggap
menjadi masalah bagi mahasiswa
Anggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syams. Foto: jaka/jk kedokteran karena selama mengulang
UKMPPD banyak mahasiswa yang
masih diharuskan membayar SPP,
sementara sudah tidak ada lagi proses
pembelajaran.
“Poin kedua, saat ini kurang lebih
terdapat 3000 mahasiswa yang belum
mengikuti uji kompetensi adapun uji
kompetensi ini dilaksanakan empat
masuk Program Legislasi Nasional JAWAB PERMASALAHAN kali dalam satu tahun dan keberadaan
(Prolegnas) 2021. Beberapa substansi KETERSEDIAAN DOKTER mahasiswa yang belum lulus uji
yang perlu direvisi antara lain Anggota Baleg DPR RI Hasnah Syam kompetensi ini tentu saja menyulitkan
kurikulum pendidikan kedokteran. mengapresiasi disetujuinya revisi UU mereka yang ingin segera berpraktek
Kurikulum tersebut sangat penting, Dikdok masuk dalam Prolegnas 2021. sebagai dokter,” tandas politisi Fraksi
mengingat selama ini kurikulum tidak Pendidikan Kedokteran merupakan Partai Golkar tersebut.
diatur secara spesifik oleh UU yang subsistem dari sistem Pendidikan Faktor ketiga yang merupakan
ada selama ini sehingga menjadi Nasional yang tidak terpisah dengan salah satu pokok revisi dalam RUU ini
masalah besar bagi dunia pendidikan Sistem Kesehatan Nasional dan adalah mengenai pendidikan akademik
kedokteran. Sistem Ketahanan Nasional. Dalam profesi yang terdiri dari penugasan
Restorasi humanisme pendidikan pandangannya, Hasnah Syam dan pengembangan ilmu kedokteran
kedokteran memberikan harapan dan mengatakan secara substansi RUU dan kedokteran gigi serta penguasaan
masa depan bagi tenaga kesehatan Pendidikan Kedokteran memuat seluruh kompetensi klinis untuk berpraktek.
Indonesia. Pendidikan kedokteran aspek penyelenggaraan pendidikan Selanjutnya, pendidikan kedokteran
perlu menghasilkan lulusan kompetitif kedokteran di Indonesia yang selama ini sudah terintegrasi dengan tiga
untuk menghasilkan restorasi menurutnya masih bermasalah. ranah yaitu pengetahuan, keterampilan
pendidikan kedokteran yang humanis. “Covid-19 ini memberitahu kita bahwa dan sikap sehingga antara akademik dan
Maka, perlu ada beberapa isu strategis ada masalah di ketersediaan dokter. profesi tidak dapat dipisahkan.
yang harus dijelaskan dalam UU Tentu ini ada masalah, utamanya di Poin terakhir, beberapa tujuan
meliputi peningkatan kompetensi dan hilir, yaitu pendidikan dokter,” tutur pendidikan kedokteran adalah sebagai
sebagainya. Hasnah. Untuk itu menurutnya, RUU berikut, pertama, memberi kepastian
Saat ini untuk melaksanakan ini akan memberikan perbaikan untuk hukum pendidikan kedokteran, kedua,
pendidikan kedokteran masih sistem kesehatan ke depannya. mewujudkan pemerataan kesempatan
mengacu pada UU Tahun 2013 dengan Utamanya dalam proses pencetakan pendidikan, ketiga, mewujudkan
aturan turunan Permendikbud Nomor dokter. Dengan demikian, melalui pendidikan mutu, keempat,
3 Tahun 2020 dan Permenristekdikti RUU Pendidikan Kedokteran tiada menghasilkan dokter yang kompeten
Nomor 18 Tahun 2018. Di mana, dalam lagi kekurangan tenaga dokter di serta kelima, memenuhi keberadaan
pendidikan itu harus menghasilkan pedalaman, tiada lagi masyarakat dokter di Indonesia. Menutup
standar pendidikan akademik dan yang mengeluh tiada dokter di PKM, pernyatannya, Nurul berharap revisi
pendidikan profesi. Itulah yang menjadi dan utamanya pendidikan dokter ini UU Dikdok dapat memberikan solusi
tanggung jawab dan ini payung menciptakan dokter yang berorientasi yang terbaik bagi seluruh pemangku
hukumnya itu memang harus diperjelas untuk kemaslahatan masyarakat. kepentingan dalam dunia pendidikan
untuk penyesuaiannya. Masuknya revisi UU Dikdok kedokteran nasional.l pun/sf

TH. 2021 EDISI 199 PARLEMENTARIA 27