Page 24 - MAJALAH 199

ANGGARAN

insentif agar mau beralih menuju pola Fraksi Partai Demokrat tersebut
produksi ramah lingkungan. “Sebab INDONESIA mengatakan, fraksinya mendukung
tujuan utama aturan ini kan berusaha BERKOMITMEN perlunya pemecahan atas masalah
mengurangi emisi yang berdampak karbon tersebut.
pada lingkungan,” tegas politisi PDI- MENGURANGI EMISI Ia pun menyatakan bahwa sudah Pemerintah berencana memungut pajak
Perjuangan itu. seharusnya di masa depan ada upaya karbon pada tahun depan. Dalam kerangka
GAS RUMAH KACA mendorong penggunaan energi
TIMING YANG TEPAT KURANG LEBIH 29 terbarukan. Sementara itu, Anggota Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan
Untuk dapat menerapkan regulasi ini, Komisi XI DPR RI Satori mengusulkan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, setidaknya ada dua
Andreas bilang, perlu penentuan waktu PERSEN HINGGA agar ada diskusi yang lebih mendalam opsi yang ditawarkan pemerintah dalam
timing) yang tepat. Sembari memperjelas TAHUN 2030. terkait rencana pajak karbon ini. Supaya
isu objek, subjek, mekanisme Panja memperoleh pemahaman yang memungut pajak karbon tersebut.
pemajakan dan pengecualian sektornya, lebih baik.
penentuan waktu kapan penerapan “Soal pajak karbon sebaiknya
pajak berlangsung mutlak diperlukan. juga menghadirkan Kementerian Mengenakan pajak karbon melalui instrumen
“Agar resikonya rendah dan dapat karbon dalam satu tahun saja Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah ada seperti cukai PPh, PPN, PPnBM
melakukan mitigasi dengan cepat. diasumsikan sekitar Rp30 triliun. atau kementerian terkait lainnya atau PNBP. Bisa juga di tingkat daerah seperti
Pemajakan pun juga harus tepat sasaran Penghitungan asumsi ini berdasarkan supaya lebih rinci perhitungan pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar
dengan tolok ukur yang jelas,” urai data konsumsi batubara pada pajaknya,” sebut politisi Partai NasDem kendaraan Bermotor
Andreas. pembangkit tenaga listrik dan solar pada itu. Pada Rapat Dengar Pendapat
Saat ini Panja RUU KUP masih terus sektor transportasi di tahun 2020 lalu. Umum, mantan Menteri Keuangan
berprogress dengan mengundang DPR sejatinya mendukung penuh Fuad Bawazier menilai bahwa carbon Memunculkan instrumen baru yaitu pajak
berbagai pihak untuk mendalami kebijakan pajak karbona asal benar- tax sebetulnya layak untuk diterapkan. karbon dengan didukung melalui revisi UU
persoalan pajak karbon tersebut. Setiap benar bersemangat menjaga lingkungan Namun mengingat pajak karbon Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
isu akan dibahas dan dimasukkan hidup. Anggota Komisi XI DPR RI Vera merupakan pajak baru, tentu akan ada mengingat istilah pajak karbon belum dikenal
dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Febyanthy menilai penerapan pajak banyak dinamikanya sehingga perlu dalam regulasi di Indonesia
“Semua pemangku kepentingan akan karbon senada dengan kebutuhan untuk dipelajari lebih lanjut.
dilibatkan. Sebab secara umum regulasi zaman, maka diperlukan peraturan Untuk bisa diterapkan, peran
perperpajakan ini jadi pondasi perundang-undangan yang lebih Direktorat Jenderal Pajak harus lebih
ekonomi negara,” komprehensif. ditingkatkan. “Karena sekarang ini yang
terang Andreas. “Saat ini memang belum ada saya amati, lebih banyak dikendalikan
Menurut ketentuannya. Sementara Indonesia oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal, red)
pemerintah, berkomitmen mengurangi emisi yang mungkin secara teknis kurang
potensi gas rumah kaca kurang lebih menguasai masalah perhitungannya.
penerimaan 29 persen hingga tahun 2030. Dirjen Pajak itu kesannya ditiarapkan,
pajak Kami mendukung perlu adanya padahal lebih bisa menghitung
pengaturan dan pengendalian dengan lebih teliti. Makanya lebih
terkait emisi tersebut,” ujar jadi satu, sekaligus di Dirjen Pajak.
Vera. Lebih lanjut politisi Kalau nantinya masuk kategori mana,
monggo DPR saja membahasnya,” kata
Dirjen Pajak periode 1993-1998 itu.
Anggota Komisi XI DPR RI
Vera Febyanthy. Foto: Mentari/Man Hal senada juga disampaikan
Mantan Dirjen Pajak Abdullah Ansari Mengurangi emisi gas rumah kaca dari
Ritonga. Menurutnya, pajak karbon Bahan bakar fosil seperti sumber emisi
perlu diterapkan tidak semata-mata
karena mengejar penerimaan negara. batubara solar, dan bensin Mendukung investasi ramah
Pajak karbon menjadi niat baik
pemerintah mengurangi emisi gas lingkungan
rumah kaca, sebagaimana terdapat Emisi yang dikeluarkan dari
dalam perjanjian internasional terkait
iklim, Paris Agreement. “Tidak semata- kegiatan ekonomi seperti Menambah pendapatan negara
mata karena penerimaan negara,” industri pulp and paper,
ungkapnya. l ah/sf
industri semen pembangkit Mendukung peningkatan kesejahteraan
listrik dan petrokimia masyarakat miskin dan rentan

24 PARLEMENTARIA EDISI 199 TH. 2021