Page 23 - MAJALAH 199

ANGGARAN

Agreement) dan berkomitmen untuk
melakukan penurunan emisi sebelum RENCANA ALOKASI
tahun 2030. Menurut Anggota Komisi
XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, PENERIMAAN PENTING
untuk memitigasi perubahan iklim DISUSUN KARENA
tentu perlu alokasi belanja yang cukup
besar. Sementara dalam 5 tahun AKAN MENENTUKAN
terakhir, rata-rata alokasi anggaran PENYESUAIAN TARIF DI
perubahan iklim senilai Rp89,6 triliun
per tahun atau 3,9 persen alokasi dari MASA MENDATANG
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara per tahun. Anggota Komisi XI DPR RI
Oleh karena itu perlu peraturan Andreas Eddy Susetyo.
pajak yang khusus untuk mengoreksi Foto: Metari/Man
dampak negatif semacam emisi gas
rumah kaca. Andreas menyebut,
praktik tersebut dapat ditemui
pada beberapa negara dengan
istilah tersebut polluter pays
principle, dimana dampak buruk
emisi ditanggung pelaku yang
menghasilkannya.
Untuk menerapkan pajak itu, maka
perlu penetapan tujuan yang jelas. jika diterapkan perlu ukuran untuk emisi yang dikeluarkan juga besar.
Jika tujuannya berinisiatif mengurangi menentukan penghitungan jumlah Menurut Andreas, Indonesia dapat
dampak emisi, maka menurut cukainya. Dari pemerintah sebenarnya berkaca pada program pemajakan
Andreas perlu penetapan target telah merencanakan, minimal Rp75 per karbon di beberapa negara yang telah
penurunan emisi tersebut. Setelah kilogram karbon dioksida ekuivalen atau berjalan.
itu, perbincangan regulasi akan lebih satuan yang setara. Setelah mengurai Seperti Jepang yang memulainya
mudah dalam menentukan mekanisme mekanisme tarif, regulasi pajak karbon sejak 2014 dengan mengecualikan
pemajakannya. juga harus menetapkan alokasi pajak karbon di beberapa sektor
penerimaan pajak tersebut digunakan seperti industri pembangkit, kehutanan
USULAN CUKAI untuk apa saja. dan lainnya. Sedangkan di Singapura
Dalam beberapa pandangan, “Rencana alokasi penerimaan penting dan Kolombia yang masing-masing
pajak karbon lebih cocok diterapkan disusun karena akan menentukan mulai memajaki karbon di tahun 2016
dalam bentuk cukai. Lantaran cukai penyesuaian tarif di masa mendatang,” dan 2017 mengecualikan industri di
memiliki karakteristik sebagai upaya ungkap Andreas. Selain itu, penerapan beberapa sektor seperti pembangkit,
mengendalikan konsumsi terhadap pajak karbon juga harus memperhatikan pembakaran bio massa dan beberapa
barang yang membawa dampak peraturan pajak lainnya. Misalnya, untuk jenis manufaktur serta petrokimia.
tertentu bagi masyarakat. Adapun kendaraan bermotor yang menghasilkan “Oleh karena kompleksitas inilah,
penerapan pajak karbon sebagai cukai emisi saat ini sudah dikenai pajak maka kami perlu membahas dengan
juga tak luput dari tantangan. kendaraan bermotor maupun pajak kementerian, lembaga hingga pihak
“Setidaknya ada beberapa hal barang mewah. “Jangan sampai terjadi terkait lainnya. Diharapkan jangan
mendasar yang perlu diperhatikan double taxtation,” tegas Andreas. ada pelemahan daya saing dari
jika jadi cukai. Yakni masalah objek penerapannya,” terang Andreas.
cukainya yaitu emisi karbon. Apa saja DAMPAK EKONOMI Untuk mengimbangi penerapan pajak,
yang menyebabkan penambahan Pajak karbon diharapkan juga menurut Andreas, juga perlu adanya
emisi tersebut? Apakah sektor industri tidak berdampak negatif terhadap pemberian insentif bagi industri yang
seperti pertambangan, petrokimia daya saing ekonomi dan industri melakukan perubahan produksi
hingga pertanian juga kena cukai?” urai dalam negeri. Seperti diketahui berorientasi ramah lingkungan.
Andreas. beberapa jenis industri manufaktur Tak hanya industri besar, jenis
Oleh karena luasnya sektor yang dan transportasi mengkonsumsi energi industri kecil seperti Usaha Mikro, Kecil
memiliki potensi penghasil emisi, maka dalam jumlah besar yang berakibat dan Menengah (UMKM) juga perlu

TH. 2021 EDISI 199 PARLEMENTARIA 23