Page 22 - MAJALAH 199
P. 22

ANGGARAN





                       Penerapan Pajak Karbon Demi


                    Keberlangsungan Lingkungan







              Rencana penerapan pajak karbon (carbon tax) oleh pemerintah        tersebut memiliki semangat dalam
              masih berproses. DPR lewat Panitia Kerja (Panja) Rancangan         upaya mereformasi perpajakan di
                                                                                 Indonesia. Sehingga ada upaya
              Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) masih            mendorong agar Perubahan Kelima
              terus melakukan pembahasan terhadap mekanisme pemajakan            atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
              tersebut, yang diketahui telah diterapkan di beberapa negara.      1983 tentang Ketentuan Umum dan
              Penetapan pajak karbon diharapkan menahan emisi gas rumah          Tata Cara Perpajakan (KUP) ini dapat
                                                                                 menangkap perubahan zaman.
              kaca yang mengeskalasi laju perubahan iklim.                         Serta menjadikan penerimaan pajak
                                                                                 sebagai sumber pendapatan negara
                                                                                 yang penting. “RUU KUP dirancang
                                                                                 untuk meletakkan pondasi sistem
                       encana penerapan                    perubahan materi UU   perpajakan yang adil, sehat, efektif
                       pajak karbon                           Pajak Pertambahan   dan akuntabel. Juga membangun
                       tersebut                                Nilai (PPN), dan   pondasi perpajakan dalam rangka
                       masuk dalam                              perubahan        keberlanjutan reformasi perpajakan
             Rlima materi                                        materi UU       untuk menjawab berbagai tantangan,”
              utama pada RUU KUP                                  Cukai.         ujar Amir.
              yang tengah dibahas                                   Wakil Ketua
              Panja di Komisi XI                                   Komisi XI     PENGENDALIAN EMISI
              DPR RI. Adapun                                       DPR RI Amir     Latar belakang pajak karbon
              materi utama lainnya                                 Uskara        sebenarnya tak terlepas dari upaya
              yang dibahas pada                                    mengatakan    negara melakukan pengendalian emisi
              RUU KUP ialah                                        usulan        gas rumah kaca. Dimana emisi tersebut
              terkait perubahan                                    regulasi dari   menyebabkan perubahan suhu bumi
              materi UU KUP itu                                    pemerintah    dan berdampak pada perubahan iklim
              sendiri, perubahan                                                 global (global warming). Tak hanya
              materi UU Pajak                                                    berdampak pada lingkungan hidup,
              Penghasilan                                                        efek buruk pemanasan global ialah
              (PPh),                                                                     dapat mendorong terjadinya
                                                                                         bencana alam hingga
                                                                                         berkurangnya produksi
                                                                                           pertanian.
                                                                                              Indonesia diketahui
                                                                                             telah meratifikasi
                                                                                                Persetujuan
                                                                                                   Paris (Paris










                                                                             Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. Foto: Mentari/Man



               22     PARLEMENTARIA      EDISI 199      TH. 2021
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27