Page 5 - MAJALAH 199

Aspirasi: MIMBAR DEMOKRASI

Permudah Pengangkatan

menjadi PPPK Demi Dukung

Visi Pembangunan Infrastruktur

Aspirasi dari Forum Pegawai Kementerian PUPR Non-ASN

emerintahan Jokowi di periode
kedua ini masih memprioritaskan nggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda berkomitmen
persoalan infrastruktur. Anggaran untuk melihat persoalan ini dengan serius agar tidak
kementerian Pekerjaan Umum mendatangkan persoalan besar di tahun 2023. Ia meminta
P dan Perumahan Rakyat (PUPR) para tenaga honorer yang bekerja belasan tahun yang
lebih kurang Rp150 triliun per tahun. Sehingga A selama ini mengemban fungsi di balai-balai Kementerian
kementerian tersebut penting untuk disokong PUPR itu harus diberikan kesempatan untuk ikut melaksanakan seleksi
oleh suatu organisasi sumber daya manusia CASN, kalau tidak bisa ikut CPNS mereka bisa ikut Calon PPPK.
yang baik. Khusus dengan PPPK ini, saya juga sudah meminta kepada Menteri
Dalam penerimaan CASN 2021, di PUPR, Menpan-RB, dan Kepala BKN untuk menetapkan skoring awal
Kementerian PUPR setidaknya terdapat 1.541 pemeringkatan berdasarkan lamanya masa bakti. Ia juga meyakinkan PPPK
formasi CPNS. Persoalannya adalah, jelas memiliki masa depan karir. Ia juga mendorong agar BKN dan Menpan-RB
Rifqy, formasi CPNS tidak semuanya bisa diikuti untuk memberlakukan reviewing bagi PPPK minimal lima tahun. Sehingga
tenaga honorer yang sebagian besar usianya di ada jaminan selain soal kesejahteraan juga soal karir. l
atas 35 tahun, dan karena itu mestinya didekati
juga dengan penetapan kuota PPPK.

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda. Foto: Runi/Man

MIMBAR DEMOKRASI menghadirkan aspirasi dari masyarakat yang langsung diserap dan diterima oleh Anggota DPR RI di
Rumah Rakyat agar segera dapat ditindaklanjuti baik oleh Anggota DPR RI maupun oleh Pemerintah

TH. 2021 EDISI 199 PARLEMENTARIA 5