Page 9 - MAJALAH 199

LAPORAN UTAMA

yang tidak akurat. Koordinasi antar memang menyatakan adanya berpenghasilan rendah. Karena tidak
instansi yang lemah, penafsiran dan kecenderungan penurunan dari semua masyarakat memiliki akses
sosialisasi kebijakan berbeda-beda, positivity rate kasus Covid-19, dan untuk bisa menerima bantuan sosial
pengucuran anggaran yang terlambat, tingkat keterisian tempat tidur di dari pemerintah. Ini yang juga harus
dan birokrasi yang ribet. Dengan rumah sakit atau bed occupancy rate dipikirkan,” ujar Ace.
demikian, efektivitas program tidak (BOR) juga cenderung melandai. Politisi Fraksi Partai Golkar ini
seperti yang diharapkan. Sayangnya, kondisi tersebut hanya mencontohkan, banyak masyarakat
“Kondisi tersebut sangat rentan terlihat di permukaan. Nyatanya, angka yang bekerja di sektor informal, pekerja
terhadap resurjensi pandemi penularan Covid kian menjulang. harian yang tidak terdaftar dalam
gelombang-gelombang berikutnya. Apa Bahkan penularan Covid semakin penerima program-program bantuan
yang harus dilakukan? Sebagian besar mendekati lingkaran terkecil alias sosial dari Kementerian Sosial, baik itu
menilai, pemerintah harus mempercepat orang-orang terdekat kita. Hingga Program Keluarga Harapan, Bantuan
vaksinasi agar segera dicapai imunitas pada akhirnya pemerintah kembali Sosial Tunai, maupun Bantuan Pangan
masyarakat. Efektivitas vaksinasi melanjutkan Kebijakan PPKM Lewat Non Tunai. Itu harus dipikirkan betul-
diharapkan menjadi game changer ke PPKM Level 3 dan level 4. betul oleh pemerintah.
depan, ke era normalitas baru,” jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Ace “Saya katakan belum. Ya,
Selanjutnya, ia mendorong Hasan mengatakan penerapan nyatanya sekarang itu belum
pemerintah membuka akses luas kebijakan PPKM Level 3 dan maksimal pelaksanaan program bansos
terhadap obat-obatan, alat kesehatan, 4 menimbulkan konsekuensi tersendiri tersebut. Tapi kan pemerintah sekarang
tabung oksigen, perawatan di rumah bagi masyarakat. pasalnya, mobilitas punya kebijakan revisi terhadap
sakit, dan sebagainya. Jadi, birokrasi masyarakat jadi sangat-sangat kebijakan PPKM darurat, yakni dengan
perijinan harus dipercepat, seperti terbatas. Sehingga berbagai kegiatan membuka relaksasi bagi kegiatan
perijinan impor, registrasi dan distribusi ekonomi masyarakat pun jadi dibatasi. ekonomi masyarakat seperti pasar
obat. Demikian pula pencairan anggaran Oleh karena itu, menurutnya pemerintah tradisional dan lain-lain. Itu semua harus
dan insentif nakes. harus memastikan masyarakat terjamin dipastikan bisa berjalan dengan baik,”
Pada hitungan terakhir, disiplin kehidupannya. tegasnya. l ayu/er
masyarakat dan konsistensi kebijakan, “Jangan sampai PPKM Level 3 dan
yang menentukan tingkat kesuksesan 4 itu nantinya akan menimbulkan
upaya kolektif kita dalam mengatasi masalah tersendiri bagi
pandemi. Partisipasi dan kerja sama masyarakat. Terutama masyarakat yang
semua pihak sangat dibutuhkan.
Birokrasi harus bergerak lebih lincah. JANGAN SAMPAI PPKM
Jangan bersikap business as usual.
“Kami sedih mendengar bahwa LEVEL 3 DAN 4
serapan anggaran untuk mengatasi ITU NANTINYA
covid-19 di tahun 2021 (sampai
pertengahan Juli) secara agregat AKAN MENIMBULKAN
masih di bawah 25 persen. Kondisi ini MASALAH
harus segera diatasi,” tambahnya.
Hendrawan menegaskan bahwa TERSENDIRI BAGI
kebijakan kita harus didasarkan pada MASYARAKAT.
hukum salus populi suprema lex
esto yang artinya keselamatan rakyat TERUTAMA
adalah hukum tertinggi. Jangan zig-zag MASYARAKAT YANG
mengikuti pesan atau kepentingan
pihak-pihak yang mungkin berusaha BERPENGHASILAN
mereguk keuntungan dari kekalutan ini.
RENDAH.
BANSOS TIDAK MAKSIMAL
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI,
VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily TB Ace Hasan Syadzily.
mengatakan bahwa evaluasi PPKM Foto: Oji/Man
Darurat yang dilakukan pemerintah

TH. 2021 EDISI 199 PARLEMENTARIA 9