Page 12 - MAJALAH 199

LAPORAN UTAMA

Vaksinasi Jadi Pilihan kesehatan 2021. Dari yang semula

sebesar Rp 191,93 triliun pada 5 Juli
Indonesia Taklukan 2021, naik menjadi Rp 214,95 triliun,
sebagaimana disampaikan Menkeu
dalam Konferensi Pers PPKM Darurat
Pandemi secara daring, Sabtu (17/7). Anggaran
pengadaan vaksin pun berimbas naik,
dari Rp 18 triliun menjadi Rp 47,6 triliun
serta ditunjang dengan anggaran
vaksinasi di daerah sebesar Rp 6,5
triliun melalui APBD.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Anggaran yang sangat besar ini
kebijakan PPKM Darurat belum maksimal untuk dapat diputuskan pemerintah bersama DPR
menurunkan angka terpapar COVID-19. Hal itu didasarkan pada RI dalam rangka untuk percepatan
masih tingginya rata-rata angka kematian per pekan sebesar pencapaian Kekebalan Komunal
(herd immunity), yaitu minimal harus
1.519 orang meninggal karena Covid-19. Kenaikan kasus
kematian ini terjadi pada 7 Juli 2021, sehingga total terdapat
86.835 orang meninggal karena COVID-19 per 27 Juli 2021.

JAWA Timur, vaksinasi sebagai game
Jawa Tengah, changer kedua. Game
Jakarta, Jawa changer pertama adalah
Barat, dan protokol kesehatan. Tapi
DIY adalah yang kedua adalah
lima provinsi vaksinasi,” tambah
penyumbang Saleh.
total kematian Karena itu,
dan risiko konsekuensi dari
kematian tertinggi COVID-19. “Jadi, mengarusutamakan
saya kira siapapun orangnya, vaksinasi ini adalah
berkewajiban untuk melaksanakan penambahan anggaran
protokol kesehatan itu. Karena
sampai sejauh ini salah satu faktor
yang dianggap penting dalam rangka Anggota Komisi IX DPR RI
menurunkan orang yang terpapar covid Saleh Partaonan Daulay.
Foto: Jaka/Man
itu adalah protokol kesehatan,” ujar
Saleh pada Parlementaria baru-baru
ini.
Di tengah evaluasi PPKM Darurat,
pemerintah tampaknya terus berusaha
untuk mencegah penyebaran COVID-19
melalui dua kebijakan yang massif,
yakni penegakan protokol kesehatan
5M dan percepatan vaksinasi baik di
dalam maupun luar Pulau Jawa-Bali.
Dua kebijakan dari sisi hulu ini, dinilai
Saleh sebagai game changer untuk
perang melawan pandemi COVID-19.
“Pemerintah telah mengupayakan
semaksimal mungkin untuk menjadikan

12 PARLEMENTARIA EDISI 199 TH. 2021