Page 11 - MAJALAH 199
P. 11

LAPORAN UTAMA






                Dalam jarak waktu sekitar satu hari,   mengakses layanan internet dengan   personel TNI (Babinsa) untuk distribusi
              pasien akan menerima pesan whatsapp   mudah atau tidak mampu. Jika pun   obat. Sistemnya masih sama: pasien
              dari Kemenkes yang memuat link untuk   mampu, kondisi ekonomi semua   isoman yang dinyatakan positif Covid-19,
              konsultasi daring dan sebuah kode untuk   sedang terpukul dengan pandemi yang   lalu hasil lab tersebut terkonfirmasi ke
              mendapatkan obat gratis. Konsultasi   berkepanjangan ini,” tambah Netty.  puskesmas setempat, sehingga obat
              daring tersebut terhubung dengan salah   Di sisi lain, menurut Netty, kebijakan   terdistribusi melalui Babinsa ke pasien
              satu dari 11 aplikasi layanan telemedicine   ini dinilai cukup telat dikeluarkan.   isoman tersebut.
              yang telah bekerja sama dengan   Mengingat saat PPKM Darurat tersebut   Sehingga, Netty meminta agar
              pemerintah.                      berlangsung, banyak pelayanan medis   pemerintah juga memperkuat kapasitas
                Netty menilai, layanan ini hanya   di rumah sakit sudah collapse dan   pelayanan kesehatan di puskesmas.
              menguntungkan kota-kota besar saja   positivity rate Covid-19 sudah sangat   Sebab, layanan terdepan di masyarakat
              karena baru hadir di Jabodetabek, serta   tinggi di luar Jabodetabek. “Seperti   ini tidak hanya menangani pasien,
              terkait dengan infrastruktur jaringan   di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY   tapi juga persoalan vaksinasi, testing-
              internet yang masih membutuhkan biaya   saat itu. Kebutuhan mereka yang tidak   tracing, hingga obat terapi Covid-19.
              tambahan untuk mengaksesnya.     mampu, dipenuhi segera!” tegasnya.  “Tentu saja, puskesmas sebagai
                “Dari awal kebijakan ini, saya meminta   Karena itu, Netty meminta adanya   pelayanan kesehatan terdepan
              pemerintah untuk memperpendek    fleksibilitas akses obat terlebih di masa   harus bisa dioptimalkan, selain
              birokrasi dan proses pelayanan serta   darurat Covid-19 seperti sekarang,   sebagai tenaga tracing dan testing.
              akses masyarakat yang isoman terhadap   dengan tetap memastikan pengawasan   Cakupannya yang langsung ke tiap
              obat, tanpa mengurangi           dan pengamanannya sehingga tetap   desa, sehingga informasi yang didapat
              standar medis yang               sesuai prosedur. “Alhasil, penggunaan   bisa real-time, dan dapat dengan
              berlaku. Hal                      aplikasi telemedicine harus dilakukan   cepat bersinergi dengan Satgas
              ini penting,                       sesuai dengan realitas kearifan lokal   Covid-19 tingkat desa,“ urai Netty.
              mengingat                           yang ada,” tambah wakil rakyat dari   Namun demikian, untuk
              tidak semua                         dapil Jawa Barat VII ini.      meminimalisasi terjadinya kelangkaan
              masyarakat                                                         pasokan hingga penjualan obat
              bisa                                 OPTIMALKAN PUSKESMAS          Covid-19 di atas Harga Eceran Tertinggi
                                                      Pemerintah menyadari       (HET), Netty meminta pemerintah agar
                                                     di daerah sub-urban yang    pengawasan dilakukan secara optimal.
                                                     memiliki kesulitan dalam akses   Pemerintah, tegas Netty, melalui
                                                      telemedicine, telah tersedia   BPOM harus bersinergi lintas sektor
                                                                                 kementerian/lembaga terkait dengan
                                                                                 berbagai elemen seperti, asosiasi
                                                               Anggota Komisi IX DPR RI                                    perusahaan farmasi, asosiasi pedagang
                                                               Netty Prasetiyani.
                                                               Foto: Jaka/Man    obat, hingga aparat penegak hukum.
                                                                                 “Tidak cukup hanya menggunakan
                                                                                 strategi pemadam kebakaran seperti
                                                                                 model sidak dan lainnya,” pesan Netty.
                                                                                   Penting juga menurut Netty,
                                                                                  pemerintah menyediakan layanan baik
                                                                                     melalui nomor telepon (hotline)
                                                                                       maupun media sosial yang aktif-
                                                                                        interaktif bagi masyarakat
                                                                                           untuk melaporkan jika
                                                                                           terjadi kasus penipuan,
                                                                                            harga obat yang tak
                                                                                            wajar, serta adanya
                                                                                            dugaan penimbunan obat
                                                                                            dan/atau alat kesehatan
                                                                                            yang krusial dalam
                                                                                            penanganan Covid-19. l
                                                                                            rdn/er





                                                                          TH. 2021      EDISI 199      PARLEMENTARIA        11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16