Page 23 - BULETIN 1240
P. 23

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  MKD Sosialisasi Tupoksi Anggota

               Dewan di Jawa Timur




                             ahkamah
                             Kehormatan
                             Dewan
                             (MKD) DPR RI
    MKD       M melakukan
               sosialisasi terkait tiga hal ke
               Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
               (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Ketua
               MKD DPR RI Adang Daradjatun
               memaparkan ketiga hal tersebut
               terkait dengan sosialisasi tugas,
               fungsi, dan wewenang MKD, hak
               imunitas wakil rakyat, serta Tanda
               Nomor Kendaraan Bermotor
               (TNKB) khusus Anggota DPR RI.
                  “Pertama saya ingin
               menyampaikan rasa hormat        FOTO : MRI/PDT
               dan terima kasih untuk seluruh
               jajaran DPRD Surabaya juga yang   Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun bertukar cinderamata dengaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
                                               (DPRD) Provinsi Jawa Timurdalam Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa
               mewakili poltabes serta kajari   (28/3/2023).

                                                                                  “Lalu kedua berhubungan
                                                                               bahwa di tingkat DPR itu sudah
                                                                               ada nomor polisi khusus tapi
                                                                               tidak ingin atau tidak merasa
               MENJELANG PEMILU 2024 INI SUDAH ADA SURAT                       bahwa diistimewakan tapi
               KALENG ATAU BERITA HOAKS DAN LAINNYA.                           justru nopol itu lebih kepada
               DIMANA TERDAPAT BANYAK SEKALI ANGGOTA                           acara-acara protokoler dan juga
               DPR RI ATAU DPRD MENDAPATKAN LAPORAN                            masyarakat bisa mengawasi
               PALSU YANG BELUM JELAS KEBENARANNYA                             tingkah laku sopir atau maupun
                                                                               pemilik daripada mobil tersebut
               DAN SUDAH TERSEBAR LUAS AKHIRNYA                                yang pasti anggota dewan,”
               BERDAMPAK PADA BACALEG ITU MENDAPAT                             jelas Adang.
               SUATU PENILAIAN YANG TIDAK BAIK DARIPADA                           Adang menekankan
               MASYARAKAT.                                                     menjelang pemilu 2024 ini
                                                                               sudah ada surat kaleng atau
                                                                               berita hoaks dan lainnya.
               karena pada dasarnya banyak sekali   Adang menjelaskan bahwa    Dimana terdapat banyak sekali
               hubungan kerja nanti menjelang   Nomor Polisi khusus bukan      Anggota DPR RI atau DPRD
               2024. Ada tiga hal yang saya    untuk merasa diistimewakan tapi   mendapatkan laporan palsu
               sampaikan selaku ketua MKD DPR RI   bertujuan lebih pada menghadiri   yang belum jelas kebenarannya
               Pertama yang berhubungan dengan   acara-acara protokoler yang   dan sudah tersebar luas
       Scan QR   bagaimana anggota DPR dan DPRD   mengharuskan memakai nopol   akhirnya berdampak pada
       untuk berita
       selengkapnya
               menjaga marwah tugas dari MKD,”   khusus agar lebih memudahkan   bacaleg itu mendapat suatu
               papar Adang dalam Kunjungan     disamping itu masyarakat juga   penilaian yang tidak baik
               Kerja Spesifik MKD DPR RI ke DPRD   dapat mengawasi langsung pemilik   daripada masyarakat.
               Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/3).   kendaraan tersebut.           mri/aha


                                                                                     Nomor 1240/I/IV/2023  • April 2023  23
   18   19   20   21   22   23   24