Page 21 - BULETIN 1240
P. 21

KOMISI XI  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Misbakhun Pertanyakan

               Efektivitas Satgas BLBI




                          nggota Komisi XI
                          DPR RI Mukhamad
                          Misbakhun
                          mempertanyakan
               A efektivitas Satuan
               Tugas (Satgas) BLBI yang dibentuk
               pemerintah sejak tahun 2021.
               Menurutnya, pembentukan Satgas
               sejak awal merupakan bukti bahwa
               kewenangan yang dimiliki oleh
               masing-masing lembaga terkait tidak
               berjalan dengan baik.
                  Politisi Partai Golongan Karya
               itu menilai, seharusnya kasus BLBI
               ini bisa diatasi oleh Dirjen Kekayaan
               Negara dan jajarannya karena masuk
               ke bagian piutang negara. Oleh   FOTO : RSB/PDT
               karena itu, dirinya mempertanyakan
               kemampuan Satgas BLBI untuk     Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘Menakar Efektivitas
               menuntaskan kinerjanya sebelum   Kinerja Satgas BLBI’ yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
               habisnya masa kerja di akhir tahun
               2023.
                  “Waktu yang tersisa kan tinggal   ini baru bekerja ketika ada satgas,   BLBI ini tidak mampu menyelesaikan
               9 bulan sampai per 31 Desember,   sementara sebelum-sebelumnya   kinerjanya sesuai masa kerja maka
               (sedangkan) pencapaian kinerjanya   kasus ini seperti ditinggalkan begitu   lebih baik tidak perlu diadakan
               baru 25,83 persen. Itu menjadi   saja.                          perpanjangan. Menurutnya, angka
               pertanyaan kita tentang efektivitas   Legislator Dapil Jawa Timur II   25,83 persen sebagai hasil evaluasi
               kerja mereka. Apakah dari sisa   ini menyampaikan apabila Satgas   kinerja ini sudah menunjukkan
               waktu yang ada, mereka bisa                                     bahwa pembentukan Satgas untuk
               mengejar pencapaian itu? Itu yang                               menangani kasus BLBI ini bukan
               paling utama,” ujar Mukhamad                                    langkah yang efektif. Untuk itu,
               Misbakhun dalam Diskusi Forum                                   dirinya mendorong pemerintah
               Legislasi dengan tema ‘Menakar   KALAU PEMERINTAH               untuk melakukan upaya yang lebih
               Efektivitas Kinerja Satgas BLBI’ yang   MENGUSULKAN             signifikan dalam menangani kasus
               diselenggarakan di Jakarta, Selasa   (PERPANJANGAN MASA         BLBI ini.
               (28/3).                         KERJA SATGAS BLBI), YA             “Kalau pemerintah mengusulkan
                  Misbakhun juga menyoroti perihal                             (perpanjangan masa kerja Satgas
               orang-orang yang ada di balik Satgas   KITA INGIN MENOLAK.      BLBI), ya kita ingin menolak. Kerjakan
               BLBI. Dirinya menyampaikan bahwa   KERJAKAN SAJA LEWAT          saja lewat sistem yang ada. Bisa
               sejauh ini, orang-orang yang terlibat   SISTEM YANG ADA.        melalui proses lelang atau bisa
               masih orang-orang yang sama yang   BISA MELALUI PROSES          melalui mekanisme kewenangan
               berasal dari lembaga terkait yang   LELANG ATAU BISA            undang-undang yang selama ini
        Scan QR   sejak awal memiliki tugas untuk                              dipakai. Satgas itu kan cuma satuan
        untuk berita                           MELALUI MEKANISME
        selengkapnya  menangani pemulihan hak negara                           tugas. Tanpa satuan tugas pun
               dari sisa piutang dana BLBI. Untuk   KEWENANGAN UNDANG-         hak negara tidak hilang. Tinggal
               itu, lagi-lagi dirinya mempertanyakan   UNDANG YANG SELAMA      dilanjutkan oleh Dirjen Kekayaan
               alasan mengapa penanganan kasus   INI DIPAKAI.                  Negara,” tuturnya.   adl,uc/rdn


                                                                                     Nomor 1240/I/IV/2023  • April 2023  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24