Page 22 - BULETIN 1240

BULETIN Parlementaria

Hanya Perubahan ke Sistem
KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Digitalisasi yang Bisa Hentikan

Kasus di Kemenkeu

pengusaha dan ujung-ujungnya
memeras. Ini yang sebetulnya
yang harus diselesaikan, Bu
Menteri,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Golongan
Karya tersebut meyakini hal-
hal curang seperti itu masih
akan terus marak terjadi apabila
Kementerian Keuangan masih
mempertahankan metode
man to man. Dirinya percaya,
apabila metode tersebut terus
dilakukan maka akan ada celah
terjadinya negosiasi. Sehingga,
menurutnya, hanya sistem yang
FOTO: DEP/PDT bisa menghentikan ini semua,
yaitu dengan digitalisasi.
“Apalagi kalo wajib pajaknya
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng saat mengikuti Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri memang dia tau dia ini punya
Keuangan RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/03/2023).
kesalahan, ketemu fiskus yang
mentalnya babak belur, ya terjadi
nggota Komisi XI DPR ini berpura-pura sebagai fiskus, transaksi itu tidak bisa dihindari
RI Melchias Markus tapi sebetulnya mental-mental dan bisa terjadi kapan saja.
Mekeng menilai mafia,” ujar anggota dewan yang Besok kita selesai, besoknya
sulitnya Indonesia disapa Mekeng itu di Jakarta, Senin minggu depan ada lagi. Hanya
A keluar dari masalah (27/3). sistem yang bisa menghentikan
prinsipiil perpajakan karena Dalam Rapat Kerja Komisi XI ini semua. Sistemnya apa?
lembaga pajak masih diisi oleh DPR RI dengan Menteri Keuangan Digitalisasi,” ucapnya.
orang-orang yang berpura-pura RI, ia menyampaikan bahwa Legislator Dapil Nusa
menjadi fiskus (aparat pajak) namun kemungkinan kasus serupa yang Tenggara Timur I itu percaya
bermental mafia. Menurutnya, menyangkut mantan pejabat bahwa Kementerian Keuangan
hal itulah yang merusak bangsa, DJP berinisial RAT masih terjadi memiliki kemampuan yang
khususnya Kementerian Keuangan. di tubuh lembaga-lembaga cukup untuk menciptakan
Terlebih dengan bercermin kasus negara, khususnya Kementerian sistem tersebut. Dirinya juga
yang mencuat beberapa saat lalu Keuangan. Oleh karena itu, dirinya menyebutkan apabila pihak dari
dan mencoreng wajah seluruh menyampaikan kepada Menteri Kementerian Keuangan merasa
lembaga. Keuangan Sri Mulyani untuk serius tidak mampu, maka bukan
“Kalau di luar negeri, yang menyelesaikan hal-hal tersebut. masalah untuk meminta negara
diuber pajak itu mafia-mafia ya. Jadi “Setelah kasus RAT ini bukan lain yang lebih mumpuni dalam
kalau orang boleh hebat tapi kalau berarti sudah tidak ada. Masih ada. penerapan teknologi digital Scan QR
untuk berita
sama orang pajak pasti kalah. Yang RAT ini kan Eselon III. Di bawah untuk membuat sistem itu. Ia selengkapnya
saya sedihnya karena apa? Karena eselon ini pun masih banyak menekankan permasalahannya
di sini yang mafianya ada di dalam yang berkeliaran, yang kerjanya ada pada keinginan untuk
(lembaga) pajak itu. Oknum-oknum mengancam, mengancam mewujudkannya. adl,uc/rdn

22 Nomor 1240/I/IV/2023 • April 2023