Page 17 - BULETIN 1240

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi IX Terima Audiensi Pengurus

Pusat Federasi PLKB Non PNS

omisi IX DPR RI
menerima audiensi
Pengurus Pusat Federasi
Petugas Lapangan
K Keluarga Berencana
(PLKB) Indonesia di Jakarta, Selasa
(21/3). Rombongan diterima langsung
oleh Anggota Komisi IX DPR RI
Wenny Haryanto dan Hasnah Syam.
Dalam audiensi tersebut,
Ketua Umum Federasi PLKB non
PNS, Ni Ketut Adriyani meminta
dukungan Komisi IX DPR RI terkait
kejelasan status kepegawaian dan
kesejahteraan bagi para PLKB
non PNS dari seluruh Indonesia. FOTO : PDT
Termasuk, usulan BKKBN terkait
pengadaan formasi jabatan Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto (Jilbab Cream) dan Anggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syam (Jilbab
Biru) terima audiensi Pengurus Pusat Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Indonesia di
fungsional penyuluh KB Tahun Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Anggaran 2023.
“Jadi harapan kami agar formasi merupakan garda terdepan dalam sangat kompleks, ujung tombak di
SLTA dimunculkan pada tahun 2023. program pembangunan keluarga, desa untuk program tahan bencana,
Kami juga menginginkan perekrutan kependudukan dan keluarga termasuk stunting. Karena itu, ini akan
berdasarkan data basis yang sudah berencana karena bersinggungan menjadi bahan masukan Komisi IX
ditetapkan dalam sebuah Kepka No langsung dengan masyarakat. dalam rapat kerja dengan pemerintah
216 Tahun 2021 tentang data basis Selain itu, peran PLKB juga mendatang,” ungkap Wenny.
petugas lapangan non ASN,” ujar sangat menentukan keberhasilan Politisi dari Fraksi Golkar ini
Ni Ketut Adriyani. Ia mengatakan, program percepatan penurunan juga menaruh perhatian terhadap
banyak permasalahan yang muncul stunting. “PLKB memiliki tugas yang kesejahteraan PLKB non PNS. Ia
dalam dua kali proses rekrutmen menilai ada ketimpangan yang begitu
CASN PPPK yang sudah berjalan. besar antara PLKB PNS dan PLKB
Pasalnya, penilaian kelulusan non PNS.
administrasi tidak memprioritaskan “Saya melihat bahwa terdapat
PLKB non ASN yang sudah terdaftar. ketidakadilan antara PLKB Non
Selanjutnya, Federasi PLKB Non PLKB MEMILIKI TUGAS PNS maupun PNS, mereka sama
PNS meminta adanya dasar YANG SANGAT KOMPLEKS, sama diangkat dari Pemda namun,
perekrutan PPPK berdasarkan UJUNG TOMBAK DI DESA PLKB PNS mendapatkan gaji 7,2
data basis yang sudah ada serta UNTUK PROGRAM TAHAN juta sementara PLKB non PNS itu
dukungan afirmasi bagi PLKB BENCANA, TERMASUK sangat rendah, kisaran 2 juta bahkan
dengan mempertimbangkan masa STUNTING. KARENA ada yang tidak digaji. Tentunya, ini
pengabdian kerja. ITU, INI AKAN MENJADI butuh perhatian khusus BKKBN untuk
Scan QR Menanggapi hal memperhatikan PLKB nya yang ada
untuk berita BAHAN MASUKAN KOMISI
selengkapnya tersebut, Anggota Komisi di semua wilayah di Indonesia agar
IX DPR RI Wenny Haryanto IX DALAM RAPAT KERJA mendapatkan kesejahteraan yang
menyampaikan dukungannya. DENGAN PEMERINTAH lebih baik,” pungkasnya.
Ia mengatakan, PLKB MENDATANG, ann/aha

Nomor 1240/I/IV/2023 • April 2023 17