Page 20 - BULETIN 1240

BULETIN Parlementaria

Komisi X Komitmen Tindaklanjuti
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Nasib Guru TK Non PNS

omisi X DPR RI
menerima perwakilan
Pimpinan DPRD
Kabupaten Rembang
K yang menyampaikan
nasib Para Guru TK Non PNS
di Kabupaten Rembang terkini.
Menanggapi aspirasi yang
disampaikan, Komisi X berkomitmen
akan selalu konsisten mengawal
tindak lanjut dari aspirasi Para Guru
TK Non PNS, terutama kendala
akibat sistem pendidikan terkini
sekaligus kesejahteraan, agar
memperoleh nasib yang lebih baik.
Demikian pernyataan tersebut
disampaikan oleh Wakil Ketua
Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng
Pramestuti di sela-sela memimpin
pertemuan tersebut di Jakarta,
Selasa (28/3). Walaupun solusi
sepenuhnya berada di tangan FOTO : DEP/PDT
pemerintah, dirinya meyakinkan
bahwa Komisi X akan membahasnya
dalam rapat kerja mendatang Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti di sela-sela memimpin pertemuan tersebut di
Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
dengan mitra kerja terkait.
“Kami akan sampaikan dalam
Rapat Kerja dengan Kemendikbud komitmen dari Kementerian ini sudah sering kami dengar,”
Ristek. DPR RI hanya bisa teriak Keuangan (Kemenkeu), imbuhnya.
saja, tidak memiliki kekuatan karena Kementerian Pendayagunaan Oleh karena itu, selain komitmen
(solusi) itu ada di pemerintah. Tapi, Aparatur Negara dan Reformasi dari kementerian dan instansi terkait,
kami memiliki tanggung jawab terus Birokrasi (Kemenpan RB), Badan ia menyampaikan permasalahan
menerus menyampaikan kepada Kepegawaian Negara (BKN), yang dihadapi oleh para Guru Non
menteri. Nah, sekarang menterinya dan Kementerian Dalam Negeri PNS bisa diselesaikan dengan
mau berubah atau tidak. Semua (Kemendagri). melakukan sejumlah perubahan
tergantung oleh menteri. Tidak ada Tanpa setiap kementerian di dalam Undang-Undang Sistem
yang bisa memaksakan Menteri dan lembaga tersebut, menurut Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
karena UUD saja pun diabaikan,” Agustina, tidak akan tuntas “Keruwetan ini bisa mungkin bisa
ungkap Agustina. masalah dan hanya berakhir diselesaikan dengan perubahan
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI- menjadi persoalan klasik saja. Sisdiknas. Walaupun ada penolakan
Perjuangan itu menekankan solusi “Sekali lagi, sebenarnya kita sebagian fraksi, mungkin tahun
tersebut tidak hanya melibatkan jengkel. Adanya dikotomi depan akan dilakukan sejumlah Scan QR
untuk berita
dari Kementerian Pendidikan, guru TK, masalah inpassing, perbaikan sehingga sistem menjadi selengkapnya
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pembayaran gaji dan tunjangan, lebih bagus,” pungkas Legislator
(Kemendikbud Ristek) saja. ketimpangan pembagian Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV
Akan tetapi juga, turut harus ada alokasi anggaran pendidikan itu. ts/aha

20 Nomor 1240/I/IV/2023 • April 2023