Page 5 - BULETIN 1230

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Muhammad Toha Dorong

Pemerintah Bahas Revisi UU Desa

nggota Komisi II DPR
RI Muhammad Toha
mendorong pemerintah
agar bersama-sama
A membahas revisi UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pasalnya, rencana revisi UU tersebut
telah masuk ke dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas)
DPR RI Periode 2019-2024. Hal ini,
menurutnya, menjadi penting karena
banyaknya aspirasi yang masuk, baik
di daerah maupun melalui asosiasi-
asosiasi kepala desa di Indonesia,
untuk segera merevisi UU tersebut.
”Jadi Komisi II ini kan sudah
menyampaikan kepada pemerintah.
Kemarin sudah saya sampaikan
juga kepada pemerintah bahwa
ada aspirasi kepala desa semacam
ini. DPR sudah berinisiatif untuk
mengusulkan revisi itu tinggal
bagaimana sekarang pemerintah,”
ujar Toha saat ditemui Parlementaria FOTO: JKA/PDT
usai Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) dengan DPP Asosiasi Kepala
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha saat mengikuti RDPU dengan DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh
Desa Seluruh Indonesia dan Kades Indonesia dan Kades Indonesia Bersatu di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Indonesia Bersatu di Ruang Rapat
Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta,
Kamis (12/1/). ketiga hingga enam melakukan pemerintah dan mendesak pemerintah
Beberapa poin yang diusulkan pembangunan, tahun ketujuh untuk menjadikan revisi UU Desa
revisi dalam RDPU ini adalah poin dan kedelapan sudah persiapan sebagai prioritas.
mengenai masa jabatan, tentang pemilihan kepala desa lagi. Menurut ”Kemarin sudah diisyaratkan
kedaulatan desa, dan moratorium. saya wajar, tetapi hanya dua periode. oleh Pak Tito (Mendagri) untuk
Terkhusus mengenai moratorium dan Sementara sekarang enam tahun tapi menyegerakan menindaklanjuti apa
masa jabatan, Toha menganggap hal tiga periode. Nah kita sepakat dengan yang disampaikan oleh para kepala
ini penting untuk memaksimalkan sembilan (tahun masa jabatan) tapi desa melalui anggota DPR komisi II
pembangunan di desa. hanya dua periode,” papar Politisi kemarin. Karena beberapa bulan yang
”Menurut saya, sepakat sekali PKB ini. lalu disampaikan aspirasi itu kepada
dengan usulan kepala desa Menurutnya, hingga saat ini kami, meski tidak secara tidak formal,
mengenai masa jabatan sembilan belum terlihat komitmen pemerintah itu kita sudah didatangi kepala desa
Scan QR tahun itu karena agar mereka untuk membahas revisi UU Desa agar begini-begini (dilakukan revisi) dan
untuk berita
selengkapnya bisa bekerja. Karena setelah satu menjadi prioritas. Untuk itu, ia sekarang diformulasikan dalam usulan
tahun itu biasanya masih melerai menyarankan kepada para kepala kepala desa seluruh Indonesia,” tutup
pertikaian, kemudian tahun kedua desa yang hadir agar menyampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.
merencanakan pembangunan, tahun aspirasi yang sama kepada we/rdn

Nomor 1230/IV/I/2023 • Januari 2023 5