Page 9 - BULETIN 1230

Legislator Dorong Komisi

Yudisial Berantas Peradilan Sesat

nggota Komisi III DPR
RI Hinca Panjaitan
meminta Komisi
Yudisial (KY) mengawasi
A hakim yang bekerja
tidak profesional. Hal tersebut
dimaksudkan untuk memberikan Anggota Komisi III DPR RI
rambu dan menjadikan para hakim Hinca Panjaitan.
selalu terawasi dengan baik. Dengan
begitu mereka terdorong untuk
selalu bekerja dengan baik.
“Jika masyarakat menemukan
ada hakim yang tak wajar, maka
laporkan saja ke KY,” tandas Hinca
dalam keterangan persnya kepada
Parlementaria, Kamis (12/1). Anggota
Dewan dari Dapil Sumatera Utara
III ini mendapatkan informasi ada
tiga hakim Pengadilan Negeri (PN)
Simalungun dilaporkan ke KY.
Mereka adalah Aries Kata Ginting,
Dessy Deria Elisabet Ginting, dan Yudi
Dharma. Ketiga hakim itu dilaporkan FOTO: JKA/PDT

ujar Santoso. Bahkan, apabila terbukti
bersalah, menurut Santoso, sanksi
JIKA MASYARAKAT MENEMUKAN ADA HAKIM yang bisa dijatuhkan terhadap hakim
YANG TAK WAJAR, MAKA LAPORKAN SAJA KE ialah pemberhentian. “Sanksi yang
KY. KY SEGERA MENINDAKLANJUTI PELAPORAN dijatuhkan (pemberhentian),” tutup
Santoso.
TERSEBUT SECARA TRANSPARAN. AGAR Pelapor bernama Sahat

PELAPOR HARUS MENYAMPAIKAN BUKTI YANG M melaporkan tiga hakim PN
Simalungun ke KY pada Selasa, 29
DIPERLUKAN OLEH TIM DI KY. SUPAYA TIDAK ADA November tahun lalu. Ketiga hakim
FITNAH. tersebut dilaporkan ke KY karena
diduga tidak profesional sehingga
ke KY oleh pelapor Sahat M karena transparan. Dia juga mengatakan menggelar peradilan sesat.
diduga tidak profesional sehingga agar pelapor harus menyampaikan Saat ini, di website Komisi Yudisial,
diduga menggelar peradilan sesat. bukti yang diperlukan oleh tim di KY. pelaporan.komisiyudisial.go.id, status
“Jika ada masyarakat pencari “Supaya tidak ada fitnah,” ujar Hinca. laporan tersebut sudah dalam tahap
keadilan merasakan tidak pas tempat Sementara itu Anggota Komisi Pemeriksaan. Status Pemeriksaan di
Scan QR pengaduannya memang ke KY,” III DPR RI Santoso mengungkapkan website itu merupakan kelanjutan
untuk berita
selengkapnya ungkap Hinca. pelaporan tiga hakim ke KY itu sudah dari tahapan Verifikasi pada 21
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini tepat. “Masyarakat memiliki hak Desember 2022 dan per 3 Januari
meminta KY segera menindaklanjuti untuk melaporkan hakim jika dinilai 2023 sudah berkembang menjadi
pelaporan tersebut secara melakukan pelanggaran kode etik,” Pemeriksaan. ssb/aha

Nomor 1230/IV/I/2023 • Januari 2023 9